Dana Lingkungan Dipangkas, Kaling Ungkap Kesulitan Biaya Operasional hingga Sampah Warga
Mataram (NTBSatu) – Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram berdampak pada hilangnya alokasi dana di tingkat lingkungan.
Ketua Forum Kepala Lingkungan Se-Kota Mataram, Erwin Jayadi, mengungkapkan pemangkasan ini memicu kendala operasional rukun tetangga. Mulai dari kebersihan, penanganan sampah, hingga perawatan fasilitas umum.
Erwin memaparkan, pada tahun 2025 setiap lingkungan di Kota Mataram menerima alokasi dana Rp20 juta per tahun untuk kegiatan kemasyarakatan. Namun, pada 2026 program tersebut terhenti.
“Untuk tahun 2026, itu tiba-tiba program ini berhenti. Artinya, anggaran langsung turun yang ke kepala lingkungan, kita katakan tidak ada lah. Sudah tidak ada lagi, paling berupa ATK, kegiatan, dan kegiatan Idulfitri dan lain sebagainya,” ujar Erwin, Senin, 9 November 2026.
Menatap 2027, pihak forum memperkirakan anggaran berpotensi kembali mengalami penurunan akibat berlanjutnya kebijakan efisiensi.
Menurut Erwin, pemangkasan anggaran berdampak langsung pada kehidupan warga. 325 Kepala lingkungan lainnya menghadapi kesulitan merawat sarana prasarana umum.
Misalnya, perbaikan lampu penerangan jalan, pembersihan drainase mampet, penanganan sampah menumpuk, hingga pelaksanaan gotong royong.
“Tentunya persoalan yang pertama, ya perawatan sarana prasarana, dari lampu sampai gotong-royong. Nah, itu kan memerlukan biaya semua. Sehingga kalaupun anggaran dipotong seperti ini maka kesusahan juga kami besok untuk mengumpulkan warga, berdampak juga terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan kami,” jelas Erwin.
Selain kebersihan dan gotong royong, kegiatan sosial kemasyarakatan seperti posyandu dan layanan kesehatan masyarakat turut terdampak efisiensi.
Anggaran Lingkungan Jadi Investasi Warga
Meski memahami langkah efisiensi pemerintah kota, Erwin menegaskan dana alokasi lingkungan merupakan bentuk investasi bagi kesejahteraan warga.
“Kalau anggaran lingkungan kena pangkas, yang rugi bukan kami sebagai kepala lingkungan, tapi justru pemerintah Mataram itu sendiri,” tegas Erwin.
Selain persoalan alokasi dana, Erwin menyayangkan belum pernah terlibatnya kaling dalam proses perencanaan dan konsultasi publik penyusunan anggaran.
Selama ini, kaling baru mengetahui postur anggaran setelah penetapan akhir.
“Kami berharap, pemerintah melibatkanlah dalam konsultasi publik, bukan hanya ketika ketuk palu anggaran baru kita tahu. Sejauh ini kami belum ikut dalam penyusunan anggaran. Padahal kami yang paham betul permasalahan yang terjadi di lapangan,” ungkap Erwin. (*)
