Pelantikan 41 Kepala Sekolah di NTB Kembali Ditunda, Dewan Sebut Pemprov Lalai Ngurus Administrasi
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB kembali menunda pelantikan kepala sekolah definitif jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Penundaan ini menyebabkan 41 posisi kepala sekolah negeri masih kosong. Sekarang diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi menjelaskan, pihaknya telah mengantongi daftar nama calon kepala sekolah hasil seleksi.
Namun, proses pelantikan terhambat lantaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak Persetujuan Teknis (Pertek) akibat kendala administrasi.
“Kami mengusulkan secara bergelombang, tidak bisa sekaligus. Ada yang tertolak Perteknya, tetapi ada juga yang tidak,” ujar Syamsul, Senin, 9 November 2026.
Syamsul mengungkapkan, penolakan terjadi karena sejumlah calon tidak memenuhi syarat administrasi, terutama terkait aturan masa jabatan yang telah mencapai dua periode.
Kendala ini memaksa target penyelesaian pelantikan yang semula mereka jadwalkan pada Agustus lalu kembali bergeser.
Sebelumnya, seleksi kepala sekolah ini sekitar 360 peserta yang merampungkan seluruh tahapan ujian hingga pemantapan akhir. Sejauh ini, Pemprov NTB baru melantik 26 kepala sekolah definitif pada Januari 2026 lalu.
Sorotan Komisi V DPRD NTB
Masalah ini mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi. Ia menyayangkan kurang cermatnya verifikasi administrasi sejak awal hingga baru terdeteksi di tingkat pusat.
Didi menekankan agar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB mempercepat perbaikan administrasi serta taat pada regulasi, khususnya pembatasan masa jabatan maksimal dua periode.
“Aturannya jelas menyatakan kepala sekolah hanya boleh menjabat dua periode. Jika ada pengecualian atau kepala sekolah yang menduduki jabatan hingga tiga periode karena faktor tertentu, semestinya pihak terkait mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada BKN dan kementerian terkait,” tegas Didi.
Ia menilai, kelalaian ini membawa dampak merugikan di berbagai lini. Selain merugikan peserta seleksi dan memperpanjang masa kekosongan jabatan, sekolah juga terdampak karena tidak terkelola secara optimal tanpa pejabat definitif.
Didi mendesak Dikpora NTB untuk mengevaluasi secara menyeluruh serta mengambil langkah penyesuaian bagi usulan yang tidak memenuhi regulasi agar proses pengisian jabatan dapat segera tuntas. (*)
