Lombok Barat (NTBSatu) – Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) dari Fraksi PAN, Aziz Irwandi, rencananya akan menempati Komisi I dan Badan Musyawarah (Banmus).
Penempatan tersebut mengikuti posisi yang sebelumnya ditempati sang ayah, Ahmad Zainuri, sebelum menjalani Pergantian Antarwaktu (PAW).
Ketua Fraksi PAN DPRD Lobar, Munawir Haris, mengatakan pihaknya akan mengarahkan Aziz untuk mengisi posisi yang sama dengan pendahulunya.
“Sebagai Ketua Fraksi. Tentu nanti saya akan mengarahkan Aziz ini di komisi yang sama dengan pendahulunya, pak Ahmad Zainuri termasuk di Banmus,” kata Munawir, Senin, 9 November 2026.
Munawir menjelaskan, tata tertib DPRD mengatur masa jabatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) minimal dua setengah tahun sebelum pergantian. Dengan ketentuan tersebut, Aziz kemungkinan akan menempati posisi itu hingga jadwal pergantian AKD berikutnya.
Ia menyebut Komisi I memiliki ruang lingkup tugas yang mencakup urusan pemerintahan, pemerintahan desa, perizinan, dan sejumlah bidang lainnya.
Munawir meminta Aziz segera mempelajari tugas pokok dan fungsi komisi tersebut agar dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai legislator. Meski demikian, ia membuka peluang rotasi apabila penempatan Aziz pada Komisi I dinilai kurang sesuai.
“Kalau memang nanti dia enggak pas menurut saya di Komisi I, tentu di AKD berikutnya saya akan rolling,” ujar legislator yang akrab disapa Cawing tersebut.
Pahami Mekanisme SIPD
Selain beradaptasi dengan tugas komisi, Aziz juga harus memahami mekanisme penganggaran daerah. Munawir menilai proses pengusulan program kini memiliki tahapan yang semakin ketat. Ia mencontohkan mekanisme reses dan pengusulan Pokir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurutnya, reses yang berlangsung pada November 2026 mengakomodasi usulan untuk tahun anggaran 2028. Sementara itu, usulan tahun 2027 sudah terkunci dalam SIPD.
“Besok akan reses untuk usulan 2028, karena usulan 2027 sudah terkunci di SIPD,” jelasnya.
Munawir meminta Aziz memahami mekanisme tersebut agar tidak keliru menyampaikan janji kepada konstituen. Ia juga berencana memberikan pembinaan dan penguatan kapasitas kepada legislator baru tersebut.
Ia menegaskan PAN tidak ingin kadernya melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas legislatif. Menurutnya, partai telah mengingatkan seluruh kader agar bekerja secara transparan dan jujur.
“Kita tetap tegak lurus, kita transparan, kita jujur dalam bekerja, intinya tidak boleh lagi ada penyimpangan dalam hal apa pun,” tegasnya.
Ujian Setelah Kasus Korupsi Pokir
Penempatan Aziz di posisi yang sama dengan pendahulunya memiliki konteks tersendiri. Ahmad Zainuri merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan mukena dan sarung melalui dana Pokir DPRD Lobar.
Kasus tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan senilai Rp22,2 miliar pada Dinas Sosial Lobar Tahun Anggaran 2024. Pengadilan Tinggi NTB memperberat hukuman Ahmad Zainuri menjadi empat tahun penjara pada tingkat banding.
Kini, Aziz menggantikan posisi ayahnya setelah memperoleh suara terbanyak kedua dari PAN di Dapil Narmada-Lingsar pada Pemilu 2024.
Munawir mengatakan ia akan mendampingi Aziz agar cepat memahami tugas dan mekanisme kerja DPRD. Namun, tanggung jawab pelaksanaan tugas tetap berada pada masing-masing anggota dewan.
Sebelumnya, Aziz menyatakan akan melanjutkan aspirasi masyarakat Narmada dan Lingsar. Ia menyebut rumah layak huni, air bersih, dan persoalan sampah sebagai tiga prioritas awal.
Penempatan di Komisi I dan Banmus kini menjadi awal tugas Aziz di lembaga legislatif. Publik menunggu bagaimana ia menjalankan fungsi pengawasan, memperjuangkan aspirasi, serta menjaga transparansi pengusulan Pokir. (*)
