Mataram (NTBSatu) – Kebijakan penganggaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2027 menuai kritik.
Fraksi PPP DPRD Kota Mataram menyoroti minimnya alokasi Bantuan Sosial (Bansos) serta pemangkasan anggaran kelurahan dan kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Total Belanja Daerah mencapai Rp1,729 triliun lebih, namun alokasi anggaran yang bersentuhan langsung bersama masyarakat kecil terlihat minim dan kontradiktif.
Anggota DPRD Kota Mataram Fraksi PPP, Muhammad Al Hariri menegaskan, kenaikan persentase Bantuan Sosial sebesar 100 persen tidak sebanding nominal riil pengalokasiannya.
“Kenaikan seratus persen terdengar besar, tapi nominalnya hanya Rp300 juta untuk satu Kota Mataram. Ini sangat kecil. Fraksi PPP mendesak agar Bantuan Sosial ini benar-benar tepat sasaran untuk fakir miskin dan janda-janda tua, bukan hanya formalitas,” tegas Al Hariri, Minggu, 8 November 2026.
Selain persoalan Bantuan Sosial, Fraksi PPP menyayangkan penurunan anggaran Unsur Kewilayahan enam kecamatan dan 50 kelurahan sebesar 2,06 persen menjadi Rp117,56 miliar. Padahal, peran kelurahan vital memfasilitasi kebutuhan warga.
“Garda terdepan pelayanan ada pada kelurahan, tapi anggarannya malah turun. Sementara Unsur Pendukung naik 13,73 persen dan Pemerintahan Umum naik 27,62 persen,” tambah Al Hariri.
Kritik Pemangkasan Anggaran
Kritikan juga menyasar ke pos Belanja Operasi dan sektor ekonomi produktif. Belanja Pegawai turun drastis 6,39 persen atau Rp50,81 miliar, sedangkan Belanja Barang dan Jasa melonjak 7,14 persen atau Rp48,26 miliar.
Fraksi PPP mempertanyakan pergeseran belanja orang ke belanja barang, serta meminta klarifikasi apakah penurunan terjadi akibat rasionalisasi, pensiun massal, atau pemotongan TPP ASN.
“Kami mewanti-wanti agar kebijakan ini tidak sampai mengganggu kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat akibat kekurangan pegawai,” tegasnya.
Kekecewaan turut terjadi atas penurunan Belanja Hibah lembaga keumatan seperti pesantren, masjid, madrasah sebesar 13,36 persen atau Rp4,35 miliar.
Serta pemangkasan Urusan Pemerintahan Pilihan pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata yang merosot paling dalam hingga 18,33 persen atau Rp9,86 miliar.
“Padahal ini urusan yang menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ini bertentangan semangat RKPD mengurangi kemiskinan,” pungkasnya. (*)
