Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat menjamin pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak berbasis e-voting berjalan aman. Sistem teknologi tersebut beroperasi secara tertutup serta independen dari segala bentuk campur tangan luar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KSB, Dedy Damhudy M. Khatim, S.P., M.Si. menegaskan, rekapitulasi perolehan suara berada penuh di bawah kendali perangkat buatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Pemda maupun panitia desa tidak memiliki akses untuk mengubah maupun memanipulasi data hasil pemilihan. “Sistem ini independen, jadi tidak ada pengaruh sama sekali dari pihak manapun,” ujarnya, Senin, 26 Oktober 2026.
Penjelasan tersebut merespons spekulasi publik mengenai potensi keterlibatan pihak luar dalam mempengaruhi perolehan suara calon kepala desa. Ia memastikan, lisensi dan kendali penuh perangkat sistem hanya berada di tangan PT Intens selaku pemegang kuasa resmi BRIN.
“Bahkan pihak desa maupun panitia tidak memiliki akses masuk karena lisensi resmi hanya memegang PT Intens,” lanjutnya.
Tepis Isu Nepotisme Panitia Desa
Pemerintah daerah justru sengaja memilih penerapan metode e-voting untuk menutup celah kecurangan manual di tingkat panitia. Kehadiran kerabat atau orang terdekat calon kepala desa dalam kepanitiaan tidak akan memengaruhi netralitas hasil perhitungan elektronik.
“Justru sengaja kami menggunakan sistem ini untuk menghindari campur tangan manusia secara langsung,” ujarnya.
Ia menambahkan, sistem tertutup (offline) ini jauh lebih aman daripada sistem online (open source). Perangkat kerja tanpa sambungan internet mampu menangkal potensi peretasan atau manipulasi data dari jarak jauh.
Secara keseluruhan, pelaksanaan Pilkades e-voting di 21 desa menunjukkan hasil evaluasi yang sukses dan kondusif. Kendala kecil di lapangan hanya sebatas penurunan performa alat akibat lonjakan suhu mesin yang bekerja seharian penuh.
“Ke depan, hasil evaluasi ini akan menjadi bahan perbaikan agar kualitas pesta demokrasi desa terus meningkat,” pungkasnya.
Pemerintah daerah juga mencatat pentingnya peningkatan kegiatan sosialisasi teknis kepada seluruh lapisan masyarakat. Langkah tersebut bertujuan agar warga memahami mekanisme transparansi perhitungan suara secara menyeluruh sejak awal hingga akhir. (*)
