Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB menyambut baik langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Lembaga tersebut akan melaksanakan audit kinerja terhadap program prioritas daerah di sektor ketahanan pangan dan pendidikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, memimpin jalannya Entry Meeting BPK Perwakilan NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis 22 Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk bersikap terbuka dan kooperatif demi kelancaran audit.
Abul Chair menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan pendidikan. Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan pilar fundamental pembangunan nasional dan daerah.
Ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap tata kelola anggaran, distribusi, serta pemanfaatan sarana dan prasarana. Langkah ini krusial untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap tepat sasaran dan akuntabel.
“Hari ini kita bicara ketahanan pangan dan pendidikan. Keduanya merupakan program unggulan Provinsi NTB,” ujar Abul Chair.
Ia menambahkan bahwa ketahanan pangan berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia saat ini. Sementara itu, pendidikan menentukan bagaimana manusia merencanakan masa depan yang lebih baik.
Instruksikan Keterbukaan
Atas dasar itu, Abul Chair menginstruksikan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk kooperatif. Ia meminta mereka memudahkan proses pengumpulan data dan menyediakan dokumen yang tim BPK butuhkan.
Ia juga meminta Inspektorat Daerah memberikan pendampingan khusus. Langkah ini bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tim BPK di lapangan.
“Saya meminta seluruh jajaran terbuka dan siap memberikan dokumen yang BPK butuhkan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh jajaran harus menjadikan pemeriksaan ini sebagai momentum perbaikan. Jika BPK menemukan kelemahan, daerah berharap mendapat pembimbingan serta solusi terbaik dari BPK.
Wadah Pembinaan Konstruktif
Sejalan dengan arahan Sekda, Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman, menyampaikan harapannya. Ia berharap audit ini tidak hanya menjadi instrumen penilaian, tetapi juga wadah pembinaan yang konstruktif bagi aparatur daerah.
“Kondisi OPD memengaruhi pemenuhan kriteria audit. Kami mohon bantuan BPK untuk membimbing OPD kami terkait pemenuhan kriteria tersebut,” kata Budi Herman.
Sementara itu, Pemeriksa Ahli Madya BPK Perwakilan NTB, I Gusti Ngurah Kawindra, mengapresiasi sambutan hangat Pemprov NTB.
Ia menjelaskan bahwa audit kinerja memerlukan proses validasi dan penyelarasan matriks desain pemeriksaan bersama kepala entitas. Hal ini penting agar ruang lingkup audit relevan dengan kondisi riil di lapangan.
“Keterbukaan sangat penting agar desain pemeriksaan tepat. Nanti tim akan memasukkan tujuan hingga kriteria audit ke dalam matriks, lalu mengembangkannya dalam diskusi teknis di setiap OPD pengampu,” jelas Kawindra.
Pertemuan tersebut menandai dimulainya rangkaian audit kinerja BPK di lingkungan Pemprov NTB. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB Syamsul Hadi, tim pemeriksa BPK NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait turut menghadiri acara ini. (*)
