Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menggarap program Optimasi Lahan (Oplah) Pertanian 2026 dengan sasaran 897,5 hektare lahan di 14 kecamatan dan 33 desa. Program ini melibatkan 52 kelompok tani dengan dukungan anggaran pemerintah pusat sekitar Rp4,128 miliar.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi, S.Pt., menjelaskan, program Oplah bertujuan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui optimalisasi pengelolaan air dan perbaikan infrastruktur pendukung.
“Tujuan utama Oplah adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian agar mampu menghasilkan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Melalui perbaikan infrastruktur dan tata air, kita berharap petani dapat meningkatkan frekuensi tanam dan panen, sekaligus mendukung ketahanan serta swasembada pangan nasional,” ujarnya, Kamis 22 Oktober 2026.
Menurut Junaidi, program tersebut mendorong petani memaksimalkan pemanfaatan lahan yang sebelumnya hanya mendukung satu kali musim tanam dalam setahun. Dengan ketersediaan air yang memadai, lahan tersebut berpeluang mendukung dua hingga tiga kali musim tanam sesuai kondisi teknis.
Karena itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan sarana pengairan. Infrastruktur tersebut mencakup saluran irigasi, bendung, serta sarana penampungan air untuk membantu petani memenuhi kebutuhan air sepanjang musim tanam.
Libatkan 52 Kelompok Tani
Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Khaeruddin, S.P., menyebut program Oplah 2026 menjangkau 897,5 hektare lahan yang tersebar di 14 kecamatan dan 33 desa. Sebanyak 52 kelompok tani akan mengelola kegiatan sesuai kebutuhan masing-masing lokasi.
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,128 miliar untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Anggaran tersebut mencakup pembangunan irigasi perpipaan, sistem perpompaan, kantong air, cekdam, dan jaringan irigasi.
“Total anggaran dari pemerintah pusat untuk program Oplah 2026 ini sekitar Rp4,128 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 52 kelompok tani guna menunjang pembangunan sarana dan prasarana pertanian, baik irigasi perpipaan, perpompaan, kantong air, cekdam, maupun jaringan irigasi,” ujar Khaeruddin.
Selain itu, pemerintah pusat menyalurkan bantuan langsung ke rekening kelompok tani penerima manfaat. Kelompok tani kemudian mengelola pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan program dan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Saat ini, kelompok tani tengah melengkapi dokumen administrasi sebagai persyaratan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa menargetkan kelompok tani menyelesaikan persyaratan tersebut agar mereka dapat menandatangani PKS pada pekan berikutnya.
Pembangunan Fisik Mulai November
Di sisi lain, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa telah menuntaskan Survei Investigasi dan Desain (SID) pada awal Oktober 2026. Dalam proses tersebut, dinas bekerja sama dengan Universitas Mataram (Unram) untuk menyusun perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana di lokasi sasaran.
Hasil survei menjadi dasar bagi kelompok tani dalam menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan kondisi lahan dan kebutuhan pengairan di lapangan.
Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa menargetkan pembangunan fisik sarana dan prasarana Oplah mulai berjalan pada minggu pertama November 2026. Pemerintah daerah menargetkan seluruh pekerjaan rampung paling lambat 31 Desember 2026.
Program Oplah 2026 melanjutkan pelaksanaan kegiatan serupa pada 2025 yang mencakup 2.498 hektare lahan. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan indeks pertanaman, memaksimalkan pemanfaatan lahan, serta memperkuat kontribusi Kabupaten Sumbawa terhadap ketahanan pangan nasional. (*)
