Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD NTB, Demo Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran
Mataram (NTBSatu) – Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Mataram menggelar aksi bertajuk “Cukup 2 Tahun Indonesia Berduka” di depan Gedung DPRD NTB, Kamis, 22 Oktober 2026.
Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan nasional, persoalan lingkungan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga infrastruktur pendidikan di NTB.
Sekretaris Jenderal BEM FHISIP Universitas Mataram (Unram) 2026, Antony Rahmat Suranto mengatakan, aksi tersebut menjadi bentuk evaluasi mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan selama dua tahun terakhir.
Menurutnya, berbagai persoalan di tingkat nasional dan daerah mendorong mahasiswa untuk kembali menyatukan gerakan.
“Aksi hari ini merupakan bentuk kesadaran, pemahaman, dan ada rasa untuk bergerak bersama dari elemen pemuda dan mahasiswa itu sendiri,” kata Antony, Kamis, 22 Oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan. Pada tingkat nasional, mereka menyoroti persoalan sistem pendidikan dan mendesak penetapan status bencana nasional bagi berbagai bencana di Indonesia.
Sementara itu, untuk isu regional, mahasiswa menuntut penghentian program MBG di NTB.
Mereka menilai, pelaksanaan program tersebut masih menyisakan persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Dari hulu ke hilir, MBG di NTB sudah bermasalah. Mungkin teman-teman dan masyarakat itu sudahtahu bagaimana realitanya pengelolaan MBG itu sendiri,” kata Antony.
Mahasiswa juga mendesak penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan.
Soroti Persoalan Lingkungan
Antony menyoroti berbagai persoalan, mulai dari pembangunan di sempadan sungai dan pantai hingga dugaan aktivitas tambang ilegal.
Ia menilai ,persoalan lingkungan di NTB membutuhkan penanganan serius.
“Kami menuntut pengadilan kepada seluruh penjahat lingkungan, termasuk yang di Sekotong,” kata Antony.
Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan pejabat di balik berbagai persoalan lingkungan tersebut.
Menurutnya, penegakan hukum harus menyasar semua pihak yang bertanggung jawab tanpa terkecuali.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah meningkatkan perhatian terhadap infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah pelosok NTB.
Mereka menilai, ketersediaan fasilitas pendidikan masih menjadi persoalan yang perlu segera dibenahi.
Antony menegaskan, aksi tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi di depan gedung legislatif.
Ia memastikan mahasiswa akan terus mengawal berbagai persoalan yang mereka suarakan melalui gerakan berikutnya.
“Kami menuntut ini semua karena ada penyimpangan, ada hal yang salah di sini,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa sempat berdialog dengan Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir.
Ia menyatakan, akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat karena sejumlah tuntutan berada di luar kewenangan DPRD provinsi.
“Menuntaskan tuntutan adik-adik bukan kewenangan kami, maka dari itu akan kami teruskan ke pusat,” ujarnya.
Namun, Antony mengaku belum puas dengan respons tersebut. Ia menilai, pertemuan dengan perwakilan DPRD sebelumnya belum menghasilkan tindak lanjut konkret.
Mahasiswa pun berencana melanjutkan gerakan sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan upaya mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang mereka soroti. (*)
