NTBOlahraga

Persaingan Pemilihan Ketua KONI NTB, Pusat Pastikan Tidak Ada Intervensi Siapapun

Mataram (NTBSatu) – Peta persaingan menuju kursi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2030 mengalami perubahan signifikan.

Setelah proses pendaftaran awal menemui jalan buntu akibat gugurnya para kandidat utama, Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana resmi mendaftar sebagai kandidat pengganti. Ia mengantongi dukungan mayoritas olahraga daerah.

Mohan menyerahkan berkas pendaftarannya secara resmi kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB pada awal Oktober 2026.

Dalam pendaftaran tersebut, Mohan membawa modal politik keolahragaan yang sangat kuat, yaitu dukungan dari 6 KONI kabupaten/kota (Konida) serta 33 cabang olahraga (cabor).

Sebelum nama Mohan muncul, persaingan politik olahraga yang cukup panas mewarnai kontestasi calon Ketua Umum KONI NTB.

Dua figur kuat, yakni Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (LMI) dan anggota komisi V DPR RI sekaligus pengurus olahraga petahana Mori Hanafi, bersaing sengit memperebutkan dukungan cabor dan Konida.

Kuatnya intervensi kepentingan politik dalam persaingan ketat kedua kubu ini sempat memicu gesekan dan ketegangan di tingkat KONI

Namun, TPP membuat kejutan saat mengumumkan hasil verifikasi dan validasi berkas pendaftaran pada Agustus 2026. TPP menyatakan Lalu Muhamad Iqbal maupun Mori Hanafi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Temuan polemik dukungan ganda dari cabor dan Konida yang melanggar ketentuan syarat minimal dukungan menjadi penyebab kegagalan kedua kandidat utama tersebut.

Gugurnya LMI dan Mori Hanafi membuat TPP sempat menskors proses pendaftaran hingga memicu kekosongan kandidat.

Kondisi tersebut bahkan memunculkan wacana bahwa KONI Pusat harus menyiapkan caretaker (penjabat sementara) untuk mengambil alih kepengurusan KONI NTB.

Munculnya Mohan dan Restu Gubernur NTB

Guna mengatasi kebuntuan organisasi, pengurus cabor dan insan olahraga NTB berpaling kepada H. Mohan Roliskana. Mereka menilai Mohan sebagai sosok berpengalaman, memiliki rekam jejak bersih, serta mampu meredam ketegangan politik.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga merestui secara langsung langkah Mohan untuk maju sebagai calon Ketua Umum KONI NTB.

Iqbal menilai rekam jejak Mohan yang pernah menjabat sebagai Ketua KONI Kota Mataram dan memimpin berbagai organisasi olahraga menjadi modal penting. Hal itu menjadikan Mohan figur paling kapabel untuk memimpin KONI NTB, khususnya dalam menghadapi persiapan ajang besar Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

“Beliau punya kapabilitas memajukan olahraga di NTB melalui KONI,” ungkap Iqbal, Jumat, 25 September 2026.

Menyongsong pelaksanaan Musorprov KONI NTB, jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengimbau seluruh pihak agar menjaga iklim kondusif dan persatuan.

Indah menekankan pesan kedamaian agar seluruh insan olahraga memegang teguh prinsip persatuan.

“Pilihan boleh berbeda, tetapi tujuan kita tetap sama. Setelah proses musyawarah selesai, kita semua harus kembali bersatu,” tegas Indah, Minggu, 30 Agustus 2026.

DPP Pastikan Tidak Ada Intervensi

Wakil Ketua Umum II KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, membantah tegas dugaan intervensi dari pihak mana pun dalam pemilihan calon Ketua Umum KONI NTB. Pernyataan ini menanggapi kekhawatiran publik terkait proses transisi kepemimpinan organisasi tersebut.

Ia menegaskan bahwa pengurus menjalankan seluruh rangkaian mekanisme murni berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, mulai dari membentuk caretaker hingga proses pemilihan.

“Semua hal yang kami lakukan berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga KONI, tidak ada yang menyimpang dari itu. Oleh karena itu, kami menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada floor, yaitu seluruh anggota KONI yang memiliki hak suara untuk mendukung calon masing-masing. Saya tegaskan, tidak ada intervensi sama sekali,” ujar Soedarmo, Selasa, 13 Oktober 2026.

Soedarmo menjelaskan latar belakang penunjukan tim caretaker. Menurutnya, Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) sebelumnya gagal menetapkan ketua umum definitif, sehingga KONI Pusat mengambil langkah membentuk tim caretaker.

Ia menjelaskan, tim caretaker memikul tugas utama menggelar Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) demi memilih pemimpin baru.

Sejauh ini, tim caretaker telah menjaring dua orang bakal calon yang memenuhi seluruh persyaratan administratif. Selanjutnya, para pemilik suara akan menetapkan kedua nama tersebut secara resmi sebagai calon tetap melalui pemungutan suara pada forum Musorprovlub 2026.

Tantangan Anggaran dan Desakan Konsolidasi

Sementara itu, Soedarmo tidak memungkiri adanya kendala klasik terkait keterlambatan persiapan organisasi. Keterbatasan anggaran pemerintah dan pendanaan yang belum siap ikut menghambat pergerakan organisasi, termasuk penyiapan sarana serta prasarana penunjang cabang olahraga.

Oleh karena itu, ia berharap kepemimpinan definitif yang baru dapat segera mengakhiri berbagai penundaan tersebut.

Sebagai langkah nyata ke depan, Soedarmo mendesak ketua terpilih agar langsung bergerak cepat melakukan konsolidasi internal, menyusun program kerja taktis, serta merangkul seluruh pemangku kepentingan olahraga secara kolaboratif.

Ia mengingatkan bahwa para pihak dapat menempuh jalur resmi melalui Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) apabila ada kandidat yang mengajukan sengketa atau merasa tidak puas terhadap hasil pemilihan.

“Masyarakat NTB meyakini bahwa kepengurusan baru KONI mampu membangkitkan prestasi olahraga daerah ke tingkat yang lebih tinggi melalui penyelenggaraan Musorprovlub yang bersih, transparan, dan bebas intervensi.” tuturnya. (*)

Artikel Terkait