Lombok Timur (NTBSatu) – Sejumlah peternak ayam di Lombok Timur masih kesulitan mendapatkan jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Persoalan itu muncul karena sebagian peternak belum mengetahui mekanisme untuk mendapatkan jagung subsidi tersebut.
Anggota Koperasi Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat (Petarung) NTB, Junaedi mengatakan, informasi menjadi salah satu kendala utama peternak.
“Peternak ini kalau ada informasi yang jadi kendala utamanya mereka tidak mau jemput informasi. Harusnya kan kita yang butuh, jadi kitalah yang menjemput informasi itu sendiri,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 1 Oktober 2026.
Kondisi itu membuat sebagian peternak tidak mengetahui prosedur untuk mendapatkan jagung subsidi.
Junaedi mengatakan, peternak perlu bergabung dengan koperasi yang telah mendapat akses program. Peternak juga harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi.
Mulai dari kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), hingga surat pernyataan. Data tersebut menjadi dasar penyaluran jagung kepada peternak yang membutuhkan.
Ia menyebut, Koperasi Petarung saat ini memiliki sekitar 125 anggota. Jumlah itu masih jauh dari total peternak unggas di Lombok Timur yang mencapai 633 peternak. Dari jumlah tersebut, sekitar 117 peternak disebut sudah mendapatkan jagung SPHP.
Junaedi menilai, pemerintah sebenarnya memiliki stok jagung untuk membantu peternak. Namun, pemerintah membutuhkan data yang jelas untuk menentukan sasaran penyaluran.
“Pemerintah itu harus ada data dulu, kemana harus disalurkan. Dengan bukti-bukti baik KTP, KK, dan surat pernyataan itu dibutuhkan semua,” ujarnya.
Dugaan Manipulasi Penyaluran Jagung SPHP
Karena itu, ia mendorong peternak untuk lebih aktif mencari informasi. Menurutnya, peternak tidak cukup hanya menerima informasi dari grup atau dari sesama pelaku usaha.
Junaidi juga menanggapi dugaan adanya manipulasi dalam penyaluran jagung SPHP. Sebelumnya, muncul anggapan bahwa peternak yang mendapatkan jagung merupakan pihak tertentu atau broker.
Ia membantah anggapan tersebut. Menurutnya, persoalan itu muncul karena sebagian peternak belum memahami mekanisme penyaluran melalui koperasi.
“Oh enggak, itu karena beliau belum tahu, belum masuk di koperasi, jadi sebenarnya bukan broker,” katanya.
Ia mengatakan, koperasi justru membutuhkan data riil dari masing-masing peternak. Data tersebut nantinya mendapat penguatan dari pemerintah desa.
Pemerintah Prioritaskan Peternak Kecil
Kabid Pengembangan Usaha Peternakan (PUP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lombok Timur, Mulyadi mengatakan, pemerintah terus mencari cara untuk membantu peternak memenuhi kebutuhan pakan.
Kebutuhan jagung semakin penting karena harga pakan masih menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi peternak unggas.
Mulyadi menyebut Lombok Timur memiliki 633 peternak dengan populasi mencapai sekitar 974.446 ekor ayam.
Jumlah tersebut membuat pemerintah tidak bisa langsung memenuhi kebutuhan seluruh peternak dalam satu waktu.
“Tidak mungkin semuanya bisa kita layani tergarap. Tetapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini sebagai wadah perjuangan bagi peternak-peternak kita,” katanya.
Menurut Mulyadi, pemerintah akan memanfaatkan asosiasi peternak dan koperasi sebagai wadah untuk memperluas akses informasi sekaligus mengusulkan peternak sebagai penerima program.
Ia mengatakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur sebelumnya telah mengusulkan sekitar tujuh peternak melalui kelompok Petarung.
Ke depan, pemerintah ingin memperluas usulan penerima. Tidak hanya peternak mandiri, tetapi juga peternak lain yang memenuhi persyaratan program.
“Harapan kita peternak, baik peternak yang mandiri, semua peternak mudah-mudahan bisa kita usulkan untuk mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Mulyadi mengatakan, pemerintah tidak menentukan sendiri jumlah jagung yang dapat diterima setiap peternak. Besaran jatah mengikuti kebijakan pemerintah dan mempertimbangkan kebutuhan pakan.
Karena itu, pemerintah perlu menghitung kebutuhan pakan berdasarkan jumlah ayam yang dipelihara setiap peternak.
Di sisi lain, Mulyadi mengakui masih ada peternak yang belum mengetahui program jagung SPHP. Pemerintah akan memperluas sosialisasi melalui asosiasi dan unit pelaksana teknis (UPT) peternakan di tiga kecamatan.
Mulyadi juga menegaskan pemerintah ingin memberikan perhatian kepada peternak skala menengah ke bawah.
Kelompok tersebut mencakup peternak yang memelihara sekitar 2.000 ekor ayam atau kurang. “Harapan kita, yang skala prioritas adalah skala usaha yang menengah ke bawah,” pungkasnya. (*)
