Sumbawa Besar (NTBSatu) – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Utan mendorong warga mencari solusi bersama DPRD Kabupaten Sumbawa. Persoalan tersebut terutama berdampak pada petani, nelayan, petambak tradisional, dan pedagang pengecer yang membutuhkan BBM untuk menopang aktivitas ekonomi.
Sandra Abadi bersama sejumlah warga menyampaikan persoalan itu dalam audiensi di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., menerima audiensi tersebut bersama pihak terkait.
Sandra mengatakan, masyarakat menyampaikan keluhan mengenai pasokan BBM yang tidak lancar. Kondisi tersebut menurutnya berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat Utan yang bergantung pada BBM untuk menjalankan usaha dan pekerjaan sehari-hari.
“Poin utama yang kami sampaikan terkait kelangkaan BBM di Kecamatan Utan. Kondisi ini sangat merugikan petani, nelayan, petambak tradisional, sampai pedagang pengecer karena penghasilan masyarakat turun drastis,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu 26 Agustus 2026.
Dalam audiensi itu, masyarakat juga mengusulkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi pedagang. Usulan tersebut bertujuan memperlancar distribusi BBM kepada masyarakat di wilayah Utan.
Namun, aturan yang berlaku tidak memperbolehkan pedagang atau pengecer memperoleh surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dari dinas terkait. Karena itu, masyarakat mendorong pemerintah mempercepat administrasi bagi kelompok sasaran langsung.
“Pedagang atau pengecer memang tidak bisa menerima surat rekomendasi sesuai aturan. Karena itu, kami mendorong dinas terkait mempermudah dan mempercepat administrasi bagi petani, nelayan, serta petambak tradisional sebagai kelompok sasaran,” ujarnya.
Minta Kuota BBM Ditambah
Sandra berharap pemerintah menjaga kelancaran distribusi BBM ke SPBU Kecamatan Utan. Ia juga meminta distribusi tetap berjalan pada hari libur agar masyarakat tidak menghadapi kekosongan pasokan.
Selain menjaga distribusi, Sandra menyampaikan harapan masyarakat terkait penambahan kuota BBM pada SPBU yang sudah tersedia. Sementara itu, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong Pertamina menambah unit SPBU di Kecamatan Utan sebagai solusi jangka panjang.
“Kami berharap pasokan ke SPBU Utan tetap lancar dan terjadwal, termasuk pada hari libur. Kami juga berharap ada penambahan kuota serta penambahan unit SPBU baru agar persoalan kelangkaan tidak terus berulang,” katanya.
Menurut Sandra, penambahan kuota dan fasilitas distribusi perlu pemerintah pertimbangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut dapat membantu petani, nelayan, petambak, dan pelaku usaha menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terganggu persoalan pasokan BBM.
Sandra mengapresiasi DPRD Kabupaten Sumbawa, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan PT Pertamina yang membuka ruang audiensi. Menurutnya, pertemuan tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi secara langsung.
Ia juga mengapresiasi H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., yang menerima aspirasi masyarakat Utan, serta pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Sumbawa yang memfasilitasi audiensi.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan DPRD, khususnya Wakil Ketua I Bapak Berlian Rayes, Komisi II, OPD terkait, serta Pertamina yang sudah membuka ruang dan memberikan penjelasan secara transparan dan solutif,” ujarnya.
Sandra berharap hasil audiensi tersebut segera menghasilkan langkah konkret. Ia ingin pemerintah memastikan pasokan BBM berjalan lancar sekaligus memperkuat fasilitas distribusi agar persoalan serupa tidak kembali menghambat aktivitas ekonomi masyarakat Utan. (*)
