Lombok Timur (NTBSatu) – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin menegaskan, kesehatan menjadi salah satu aspek vital dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah tidak akan mampu menjalankan berbagai agenda pembangunan tanpa dukungan masyarakat yang sehat.
Hal itu disampaikan Haerul saat menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur, Kamis, 20 Agustus 2026.
H. Iron, sapaan Bupati Lombok Timur, hadir bersama Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik. Forum tersebut membahas penguatan kerja sama antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, dan sejumlah pemangku kepentingan.
“Tanpa kesehatan yang baik, berbagai agenda pembangunan tidak akan berjalan,” ujarnya, Kamis, 20 Agustus 2026.
Ia menyebut, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Lombok Timur cukup besar. Kondisi itu turut memberi beban terhadap anggaran daerah. Namun, ia memastikan pemerintah daerah tetap berupaya memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi bersama DPRD dengan mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan program kesehatan.
“Semua informasi akan dibuka dan tidak disembunyikan,” tegasnya.
H. Iron juga meminta BPJS Kesehatan Cabang Selong memperkuat koordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan. Ia ingin setiap persoalan pelayanan dapat tertangani dengan cepat, termasuk masalah peserta BPJS yang tiba-tiba terhapus dari kepesertaan.
Ia menilai, persoalan tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat, terutama ketika warga membutuhkan layanan kesehatan.
“Kalau ada peserta yang sebelumnya terdaftar di fasilitas kesehatan lalu terhapus, segera diperbaiki agar masyarakat tetap terlindungi jaminan kesehatannya,” ujarnya.
Selain kepesertaan, ia menyoroti kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. Ia meminta peningkatan mutu tenaga kesehatan, ketersediaan peralatan medis, hingga obat-obatan.
Kebersihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian. Haerul meminta pengelola memperhatikan kebersihan lingkungan serta pengelolaan sampah. Ia juga mengingatkan petugas agar tidak menempatkan barang pribadi di ruang pelayanan.
Menurutnya, lingkungan fasilitas kesehatan harus memberi rasa nyaman bagi pasien dan keluarga yang datang untuk mendapatkan layanan.
Apresiasi Kerja sama Lintas Instansi
Di sisi lain, ia mengapresiasi kerja sama BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan. Ia menilai proses pendaftaran peserta harus berjalan cepat dan tidak boleh ada penolakan terhadap masyarakat yang memenuhi ketentuan kepesertaan.
Ia juga mendorong penguatan sinergi antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Langkah itu penting agar perlindungan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih menyeluruh dan berkeadilan.
Menghadapi keterbatasan anggaran, Haerul menegaskan pemerintah daerah tetap menempatkan kesehatan sebagai prioritas. Pemda bahkan akan meninjau kembali sejumlah kegiatan pada 2026 untuk memastikan kebutuhan layanan dasar tetap terpenuhi.
“Masalah kesehatan ini menjadi prioritas karena merupakan layanan dasar utama,” katanya.
Forum kemitraan tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari Komisi II DPRD Lombok Timur, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, pimpinan rumah sakit daerah, organisasi profesi, hingga BPJS Kesehatan Cabang Selong.
Dalam forum tersebut, Bupati Lombok Timur bertindak sebagai pengarah. Sekretaris Daerah menjadi ketua forum, sedangkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong bertindak sebagai sekretaris. (*)
