Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bergerak kurang dari 24 jam setelah gempa bumi melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Hari ini, Minggu, 16 Agustus 2026, NTB resmi melepas tim yang berangkat ke NTT dalam misi kemanusiaan ini.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, melepas tim Solidaritas Kemanusiaan Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR BNN) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, sore tadi.
NTB mengirim 55 tenaga kesehatan (nakes) dan 34 ton beras serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Gubernur Iqbal mengatakan, keberangkatan tim tersebut merupakan bentuk solidaritas NTB kepada masyarakat NTT, sekaligus respons dari daerah yang memiliki pengalaman menghadapi bencana gempa.
Ia mengingat kembali gempa bumi yang melanda NTB pada 2018. Saat itu, bantuan dan solidaritas dari berbagai daerah di Indonesia hingga masyarakat internasional turut membantu NTB melewati masa tanggap darurat.
“Kita ingin hadir menunjukkan solidaritas kepada mereka. Untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri. Kita, tetangga mereka, ingin menjadi yang pertama hadir untuk membantu,” katanya.
Menurut Iqbal, sekitar satu jam setelah gempa terjadi, ia langsung berkomunikasi dengan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, untuk menyampaikan kesiapan NTB memberikan bantuan. Kemudian, komunikasi berlanjut dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk membangun respons bersama melalui kerja sama regional Bali-NTB-NTT.
Ia mengatakan, keberangkatan tim dalam waktu kurang dari 24 jam tidak hanya untuk membantu masyarakat NTT, tetapi juga menjadi momentum menguji kesiapsiagaan NTB dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Saya kasih waktu 24 jam karena ini bukan soal memberikan bantuan saja ke NTT, tapi ini menguji kesiapsiagaan kita. Kalau sesuatu terjadi dengan kita, maka kita sudah membuktikan bahwa dalam 24 jam kita sudah siap untuk melakukan aksi kemanusiaan skala besar,” ujarnya.
Kirim 34 Ton Beras
Iqbal menegaskan, misi kemanusiaan tersebut merupakan gerakan bersama berbagai komponen masyarakat NTB. Selain pemerintah daerah, dukungan juga datang dari Bulog dan dunia usaha. Selanjutnya, ada rumah sakit, tenaga kesehatan, komunitas Flobamora, serta berbagai lembaga dan mitra lainnya.
“Yang hadir saat ini bukan lagi institusi, yang hadir saat ini adalah NTB, satu NTB. Kita bersama-sama hadir untuk saudara kita atas nama NTB dari berbagai komponen,” tegasnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Khaliq mengatakan, NTB menjadi daerah pertama yang memberangkatkan langsung tim bantuan menuju NTT setelah gempa terjadi.
Bantuan yang diberangkatkan antara lain 34 ton beras. Terdiri atas 10 ton dari PT AMNT, 21 ton dari cadangan pangan Pemerintah Provinsi NTB, dan tiga ton dari Bulog.
“Selain beras, bantuan juga mencakup sekitar 1.000 dus air mineral, paket pangan dan sandang, obat-obatan, lebih dari 2.000 selimut, terpal, matras, gula, minyak, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya,” katanya.
Pemprov NTB juga menyiapkan tambahan logistik di Bima untuk mempercepat dan mengefisienkan distribusi bantuan. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan ASDP untuk menyiapkan kapal khusus yang membawa bantuan dari Bima menuju pelabuhan yang aman dan terdekat dengan wilayah terdampak.
Bantuan Tenaga Kesehatan
Dari sektor kesehatan, NTB mengirim sekitar 55 tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Terdiri atas dokter, dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, psikolog klinis, tenaga laboratorium, tenaga sanitasi, serta tenaga pendukung lainnya.
Tim tersebut berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Rumah Sakit Universitas Mataram, Rumah Sakit Kota Mataram, dan sejumlah unsur kesehatan lainnya.
Selain personel, satu truk logistik medis turut diberangkatkan dengan membawa emergency kit, obat-obatan, dan perlengkapan pendukung pelayanan kesehatan. Tim akan menangani kondisi darurat, khususnya korban trauma akibat gempa, sekaligus memberikan dukungan psikologis melalui layanan trauma healing.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri mengatakan, tim kesehatan akan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan dan bergerak secara mobile ke wilayah terdampak yang membutuhkan penanganan.
“Tim ini nanti kita tugaskan ada yang di rumah sakit, kemudian ada yang mobile juga, terutama daerah-daerah yang terdampak,” kata Fikri.
Menurut Fikri, pengalaman NTB menangani gempa 2018 menjadi salah satu dasar dalam menyiapkan respons medis untuk masyarakat terdampak di NTT. Penanganan trauma, terutama patah tulang dan luka, menjadi salah satu fokus pada fase awal bencana.
Tim kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait di NTT untuk menyesuaikan dukungan medis dengan kebutuhan di lapangan.
Utamakan Keselamatan Tim
Tim kesehatan NTB diperkirakan bertugas selama enam hingga tujuh hari, dengan masa penugasan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi di lokasi. Sejumlah tenaga dan armada kesehatan dari Pulau Sumbawa juga telah bergerak lebih awal untuk mempercepat respons.
Misi kemanusiaan tersebut turut melibatkan relawan dari komunitas Flobamora di NTB. Mereka akan membantu komunikasi dan koordinasi di lapangan karena memiliki pemahaman mengenai kondisi, medan, serta jejaring masyarakat di wilayah NTT.
Gubernur NTB mengingatkan seluruh personel agar mengutamakan keselamatan selama menjalankan misi kemanusiaan. Mengingat masih adanya potensi gempa susulan, ia meminta seluruh anggota tim menjaga kondisi fisik dan tidak mengabaikan keselamatan diri.
“Yang harus selamat, yang harus sehat itu justru teman-teman yang akan membantu. Kalau yang membantu tidak sehat, bagaimana membantu orang lain,” tegasnya.
Sebelum melepas keberangkatan tim, Gubernur secara simbolis menyematkan rompi kepada perwakilan relawan Solidaritas Kemanusiaan KR BNN. Penyematan tersebut menandai keberangkatan resmi tim NTB membawa bantuan kemanusiaan menuju NTT.
Bagi NTB, keberangkatan tim tersebut tidak sekadar menjadi pengiriman bantuan, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas antardaerah di kawasan Nusa Tenggara. Kerja sama Bali, NTB, dan NTT diharapkan dapat memperkuat respons bersama serta mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat pada masa awal pascabencana. (*)
