Oleh: Sambirang Ahmadi – Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, Mahasiswa Program Doktoral Studi Islam UIN Mataram
Rilis Berita Resmi Statistik BPS Provinsi NTB pada 5 Mei 2026 membawa kabar positif bagi perekonomian daerah. Pada Triwulan I-2026, ekonomi NTB tumbuh sebesar 13,64 persen secara tahunan. Industri pengolahan bahkan tumbuh sangat tinggi hingga 60,25 persen, terutama didorong aktivitas pengolahan logam dasar atau smelter. Pertambangan tumbuh 31,80 persen, sementara jasa keuangan tumbuh 13,48 persen. Ekspor NTB melonjak drastis dari USD 17,45 juta menjadi USD 707,92 juta. Pariwisata juga mulai pulih, ditandai meningkatnya jumlah tamu hotel sebesar 27,32 persen dan penumpang angkutan udara sebesar 21,28 persen.
Angka-angka tersebut tentu patut diapresiasi. NTB sedang memasuki momentum penting transformasi ekonomi: industrialisasi mulai bergerak, hilirisasi mulai menunjukkan dampak, dan aktivitas ekonomi kembali menggeliat. Dari sisi pangan, potensi produksi padi Triwulan I-2026 bahkan diperkirakan mencapai 577,24 ribu ton GKG, meningkat signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 313,58 ribu ton GKG.
Namun pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut sudah otomatis menjadi pembangunan yang bernilai bagi masyarakat?
Menurut Todaro dan Smith (2011) dalam bukunya Economic Development, pembangunan tidak boleh hanya dipahami sebagai kenaikan output ekonomi atau pertumbuhan PDRB semata. Pembangunan sejati harus diuji melalui tiga nilai inti pembangunan, yakni sustenance, self-esteem, dan freedom. Tiga nilai inilah yang menurut saya penting digunakan untuk membaca realitas pertumbuhan ekonomi NTB hari ini.
Pertama, sustenance atau kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pertumbuhan ekonomi idealnya membuat masyarakat lebih kuat secara pangan, pekerjaan, kesehatan, dan daya hidup ekonomi.
Dalam konteks NTB, pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan produksi padi jelas merupakan sinyal positif. Tetapi pembangunan tidak boleh berhenti pada angka produksi semata. Ketahanan pangan harus sampai pada kemampuan rumah tangga memperoleh pangan yang layak, murah, sehat, dan berkelanjutan. Karena itu, momentum pertumbuhan ini harus dijaga melalui kebijakan yang relevan dengan irigasi, pupuk, benih, agroindustri, hilirisasi hasil pertanian, serta perlindungan petani dan nelayan.
Sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan maknanya apabila masyarakat masih menghadapi kerentanan pangan, pendapatan yang tidak stabil, dan pekerjaan yang tidak layak.
Kedua, self-esteem atau harkat dan martabat. Pembangunan harus membuat masyarakat merasa menjadi subjek utama pembangunan, bukan penonton.
Di sinilah tantangan besar NTB hari ini. Industri pengolahan memang tumbuh sangat tinggi karena smelter mulai bergerak. Tetapi pertanyaannya: apakah masyarakat NTB sudah benar-benar menjadi pelaku utama dalam transformasi ekonomi tersebut?
Fakta menunjukkan bahwa distribusi tenaga kerja terbesar NTB masih berada pada sektor pertanian sebesar 32,86 persen dan perdagangan sebesar 20,09 persen, sementara sektor industri baru menyerap sekitar 9,05 persen tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri yang tinggi belum sepenuhnya terkoneksi dengan transformasi struktur tenaga kerja masyarakat.
Karena itu, NTB tidak boleh berhenti hanya sebagai lokasi tambang dan smelter. Pemerintah harus segera mendorong hadirnya industri turunan smelter agar nilai tambah ekonomi tidak keluar dari daerah. Industri kabel tembaga, komponen listrik, logam dasar lanjutan, industri konstruksi berbasis logam, jasa teknik, pergudangan, logistik industri, hingga UMKM penunjang rantai pasok harus mulai dipersiapkan dari sekarang.
Tanpa industri turunan, NTB berisiko hanya menjadi daerah penghasil bahan baku dan tempat produksi awal, sementara manfaat ekonomi lanjutannya dinikmati daerah lain. Di sinilah pentingnya pembangunan yang menjaga martabat daerah dan masyarakat lokal.
Ketiga, freedom atau kebebasan dan kemampuan masyarakat memperluas pilihan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi idealnya membuat masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk maju melalui pendidikan, keterampilan, pekerjaan, dan mobilitas sosial.
Tetapi data BPS juga memberi peringatan serius. Sebanyak 70,49 persen tenaga kerja NTB masih bekerja di sektor informal. Pekerja penuh justru turun menjadi 54,45 persen, sementara pekerja paruh waktu meningkat menjadi 35,92 persen. Penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah masih mencapai 38,03 persen, sedangkan lulusan diploma dan universitas baru sekitar 14,80 persen. Bahkan tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat pada lulusan SMK sebesar 5,95 persen.
Artinya, pertumbuhan ekonomi NTB saat ini masih menyisakan persoalan capability masyarakat. Pertumbuhan memang mulai bergerak, tetapi kualitas tenaga kerja, pendidikan vokasi, dan konektivitas SDM dengan kebutuhan industri masih harus diperkuat.
Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh terjebak hanya pada euforia angka pertumbuhan ekonomi. Momentum ini harus dijaga melalui kebijakan yang tepat dan alokasi anggaran yang produktif.
Hilirisasi mineral harus berjalan bersama hilirisasi SDM. Industrialisasi harus diikuti pendidikan vokasi yang relevan, pelatihan tenaga kerja berbasis industri, sertifikasi keterampilan, serta keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok industri baru.
APBD juga harus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut agar benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat: infrastruktur pangan, dukungan UMKM, penguatan sektor padat karya, pengembangan agroindustri, digitalisasi usaha rakyat, dan penguatan ekonomi lokal.
Hal ini penting, karena pertumbuhan ekonomi dan pembangunan adalah dua hal yang berbeda. Pertumbuhan berbicara tentang membesarnya angka ekonomi. Tetapi pembangunan yang bernilai berbicara tentang manusia: apakah masyarakat hidup lebih kuat, lebih bermartabat, dan lebih bebas menentukan masa depannya.
Di situlah sesungguhnya ukuran keberhasilan pembangunan NTB yang paling hakiki. (*)
