Gubernur Iqbal Dorong Pembangunan dari Desa Melalui Empat Pilar Strategis
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, desa sebagai pusat pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan harus mulai dari bawah.
“Pembangunan harus dimulai dari desa, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Iqbal saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Kantor Gubernur NTB, Kamis, 30 April 2026.
Ia menegaskan, pembangunan berbasis desa harus melalui empat pilar strategis yang sudah ditetapkan. Di antaranya: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan.
“Empat pilar ini menjadi fondasi utama pembangunan dari desa,” ujarnya.
Pada pilar pengentasan kemiskinan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memprioritaskan intervensi pada desa yang masuk kategori kantong kemiskinan. Terutama di Lombok Timur, sebagai wilayah dengan jumlah desa terbesar.
Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dengan pendekatan yang terintegrasi antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas desa.
“Di sektor ketahanan pangan, desa didorong untuk mengoptimalkan potensi lokal di bidang pertanian maupun peternakan. Guna memastikan ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemprov NTB mengarahkan pengembangan pariwisata desa pada pemanfaatan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik ekonomi baru. “Pendekatan ini kita harapkan mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini menegaskan, pembangunan desa harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Ia berharap, desa menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Desa harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan ini,” ujarnya.
Perkuat Dukungan Ekonomi
Selain empat pilar utama, Pemprov NTB juga memperkuat dukungan terhadap sektor ekonomi melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank NTB Syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pemerintah juga mendorong skema keberangkatan zero cost bagi PMI untuk memastikan mereka dapat bekerja ke luar negeri secara legal, aman, dan tanpa beban biaya awal.
“Lombok Timur merupakan penyumbang PMI terbesar. Kita ingin mereka berangkat tanpa utang dan memiliki masa depan yang lebih terencana,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga menyiapkan pembinaan pengelolaan keuangan bagi PMI. Tujuannya, agar pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk investasi dan pengembangan usaha melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan menyampaikan kesiapan pemerintah desa untuk mendukung implementasi empat pilar pembangunan tersebut.
“Kami siap menjadi garda terdepan dalam menggerakkan potensi desa, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya,” ujarnya.
Gubernur Iqbal menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan desa menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Kalau desa kuat, maka daerah akan kuat. Dari desa, kita bangun NTB yang makmur dan berdaya saing,” tutupnya. (*)
