Muscab PPP Lombok Timur Buntu, Penentuan Kepengurusan Diambil Alih DPP dan DPW
Mataram (NTBSatu) – Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Timur pada Kamis, 29 April 2026 kemarin, berakhir tanpa keputusan final.
Forum yang sejatinya untuk memilih formatur kepengurusan, justru mengalami kebuntuan (deadlock), sehingga penentuan struktur kepengurusan selanjutnya akan diambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
Sekretaris DPC PPP Lombok Timur, Farouk Bawazier menjelaskan, deadlock terjadi saat proses pemilihan formatur, bukan pada keseluruhan jalannya Muscab. Ia menegaskan, keputusan tersebut diambil setelah berbagai opsi tidak menemukan titik temu di antara peserta.
“Pimpinan sidang memutuskan deadlock sekitar pukul 14.30 Wita. Yang buntu itu pemilihan formatur di antara PAC. Sudah ditawarkan musyawarah mufakat, ada yang setuju ada yang tidak. Ditawarkan voting, juga tidak disepakati,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 29 April 2026.
Menurut Farouk, dinamika forum memang cukup alot. Sidang bahkan sempat diskors beberapa kali, namun tetap tidak menghasilkan kesepakatan. Kondisi ini membuat mekanisme organisasi mengharuskan pengambilan keputusan dikembalikan ke tingkat yang lebih tinggi.
“Sudah sesuai aturan organisasi, kalau tidak ada kesepakatan dalam Muscab, maka dikembalikan ke DPP dan DPW. Istilahnya deadlock,” katanya.
Kepengurusan Tetap Berjalan
Meski demikian, Farouk memastikan, kondisi tersebut tidak berdampak pada jalannya roda organisasi di tingkat DPC. Kepengurusan yang ada saat ini tetap berjalan seperti biasa, karena Muscab hanya berfokus pada pembentukan tim formatur.
“Pengurus tetap berjalan, tidak ada masalah. Muscab ini kan hanya memilih formatur, nanti formatur itu yang bersama DPC, DPW, dan DPP menentukan ketua, sekretaris, dan bendahara,” jelasnya.
Farouk juga membantah adanya kerusuhan serius selama pelaksanaan Muscab. Ia mengakui sempat terjadi perbedaan pendapat yang memicu ketegangan, namun situasi tetap terkendali.
“Kalau beda pendapat itu biasa, tetapi tidak ada kerusuhan. Pengamanan juga ada dari kepolisian, jadi tetap kondusif,” tegasnya.
Saat ini, seluruh hasil dan dinamika Muscab telah dilaporkan ke DPP dan DPW. Keputusan akhir terkait pembentukan formatur dan susunan kepengurusan DPC PPP Lombok Timur, akan menunggu arahan dan diskresi dari kedua pihak tersebut.
“Kalau sudah ada keputusan dari DPP dan DPW, kami akan mengikuti. Itu yang menjadi dasar resmi ke depan,” tutup Farouk. (Zani)
