Menkum Sahkan SK Kepengurusan Ketum Mardiono, Muzihir Pastikan tak Ada Dualisme
Mataram (NTBSatu) – Ketua DPW PPP NTB, Muzihir menegaskan, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengesahkan kepengurusan PPP periode 2025-2030 di bawah pimpinan Muhammad Mardiono.
“Alhamdulillah pada siang hari tadi sekitar jam 11 Wita, saya mendapatkan kiriman berupa SK dan saya konfirmasi ulang ke Jakarta, apa benar ada fisiknya sudah diterima SK ini. Dijawab oleh Jakarta, benar,” kata Muzihir, Kamis, 2 Oktober 2025.
Muzihir menegaskan, PPP saat ini di bawah kepemimpinan Mardiono sebagai ketua umum. Bukan lagi pelaksana tugas. Persoalan ada pihak yang keberatan, ia menganggap hal itu sebagai bentuk dinamika politik saat ini.
“Yang jelas hari ini sudah final ya, sudah jelas, tidak ada lagi keragu-raguan, tidak ada lagi rumor yang berkembang akan dualisme atau akan ada sesuatu,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD NTB ini memberi peringatan kepada kader yang tidak mendukung kepemimpinan Mardiono. Berdasarkan catatannya, terdapat enam DPC yang diduga membelot saat Muktamar beberapa hari lalu. Di antaranya, Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Lombok Utara.
“Adapun kader yang membelot kemarin itu nanti kami evaluasi, kami akan tegas menjalankan partai ini,” tegasnya.
Tindak Tegas Kader PPP
Muzihir memastikan, DPW PPP NTB akan menindak tegas pengurus maupun kader DPC yang masih setengah hati terhadap kepemimpinan Mardiono. Baginya, PPP tidak butuh kader abu-abu.
Ia juga menyinggung adanya kader yang meski telah mendeklarasikan dukungan secara tertulis, namun tetap berhubungan dengan kubu lain. Menurutnya, sikap itu hanya akan merusak solidaritas partai.
“Tidak boleh lagi ada yang mendua. Negara sudah mengakui, maka kita pun harus tegas,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Muzihir menyatakan akan mengundang seluruh DPC untuk konsolidasi menyatukan barisan. Memastikan tidak ada lagi manuver politik di internal PPP.
“Saya undang semua DPC termasuk yang membelot tadi. Saya ajak dia jangan lagi ada manuver-manuver. Mau diterima atau tidak ini kenyataan, negara sudah mengakui,” ujarnya.
Dari catatan DPW, beberapa DPC yang konsisten mendukung Mardiono di antaranya Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Sumbawa. (*)
