Tak Sekadar Paving dan Material, DPRD NTB Dorong PT GNE Fokus pada Bisnis Berbasis Masyarakat
Mataram (NTBSatu) – Komisi III DPRD NTB berharap, manajemen terbaru PT Gerbang NTB Emas (GNE) mampu membawa arah baru perusahaan daerah. Caranya, dengan mengembangkan model bisnis yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah yang menilai, selama ini core business atau inti bisnis perusahaan masih terlalu sempit dan belum memberi dampak luas bagi warga.
Menurutnya, PT GNE tidak seharusnya hanya berfokus pada usaha material seperti paving, semen, dan pasir. Ia menegaskan, perusahaan daerah harus mampu hadir sebagai penggerak ekonomi rakyat. Khususnya, di sektor-sektor produktif yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Harapan kami sekarang, core business-nya bukan hanya paving, semen, atau pasir saja. Kalau bisa ada yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu, 29 April 2026.
Aminurlah menilai, perusahaan daerah idealnya menjadi ruang yang mampu mengayomi petani, peternak, hingga pelaku usaha kecil. Dengan begitu, keberadaan PT GNE tidak hanya mengejar keuntungan perusahaan, tetapi juga memberi nilai tambah bagi sektor ekonomi masyarakat.
“Perusahaan daerah itu harus bisa mengayomi petani, peternak, dan masyarakat. Harapannya memang bisnisnya berbasis masyarakat,” tegas politisi PAN tersebut.
Ia juga secara terbuka mengakui, kinerja manajemen sebelumnya masih jauh dari harapan DPRD. Menurutnya, model usaha yang selama ini perusahaan daerah tersebut jalankan justru berpotensi berbenturan langsung dengan usaha masyarakat dan pelaku UMKM.
“Kalau hanya usaha paving saja, ini kan langsung bersaing dengan yang diusahakan masyarakat, UMKM,” kata wakil rakyat yang akrab disapa Maman tersebut.
Dorong Perubahan Arah Bisnis
Karena itu, DPRD mendorong adanya perubahan signifikan di bawah manajemen baru. Terutama, dengan membangun core business yang memanfaatkan hasil produksi masyarakat sebagai bagian dari rantai usaha perusahaan.
Selain perubahan arah bisnis, DPRD juga menilai perlu audit investigatif secara menyeluruh terhadap PT GNE. Langkah ini untuk mengetahui akar persoalan yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian selama ini.
“Perlu diaudit investigasi dulu. Jadi selama ini rugi itu kenapa, kerugiannya karena apa, supaya ada dasar untuk langkah ke depan,” jelas Aminurlah.
Ia menambahkan, restrukturisasi perusahaan juga harus menjadi prioritas. Restrukturisasi tersebut mencakup pembenahan manajemen, sistem keuangan, prosedur kerja, hingga operasional perusahaan secara keseluruhan.
“Manajemennya seperti apa, keuangannya seperti apa, sistem dan operasionalnya ke depan seperti apa, itu semua harus direstrukturisasi,” ujarnya.
DPRD NTB pun berencana duduk bersama Gubernur NTB untuk membahas arah masa depan PT GNE, agar perusahaan daerah tersebut dapat bertransformasi menjadi entitas bisnis yang sehat, produktif, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta pendapatan asli daerah.
“Kita usahakan ada pertemuan nanti dengan Gubernur dan manajemen baru PT GNE ini, agar bisa kita sama-sama bahas arah perusahaan ini ke depannya,” tambahnya. (Zani)
