Jakarta (NTBSatu) – Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Iran terlibat perdebatan sengit dalam rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang membahas program nuklir Iran pada Senin, 27 April 2026.
Perselisihan mencuat terkait terpilihnya Iran sebagai salah satu wakil presiden dalam konferensi tentang Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Konferensi ke-11 untuk meninjau implementasi NPT resmi mulai pekan ini di Markas PBB, New York. Dalam forum tersebut, berbagai kelompok negara menominasikan total 34 wakil presiden konferensi.
Duta Besar Vietnam untuk PBB, Do Hung Viet yang juga menjabat sebagai ketua konferensi menyatakan, Iran dipilih melalui dukungan kelompok negara-negara non-blok bersama sejumlah negara lainnya.
Namun, perwakilan AS, Christopher Yaaw selaku asisten sekretaris di Biro Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi menilai, terpilihnya Iran bertentangan dengan prinsip NPT. Ia menegaskan, Iran telah lama melanggar komitmen non-proliferasi.
“Tidak dapat disangkal Iran telah lama menunjukkan pelanggarannya terhadap komitmen non-proliferasi NPT,” ujar Yaaw, mengutip dari Reuters, Selasa, 28 April 2026.
Ia juga menuduh, Iran tidak kooperatif dengan pengawas nuklir PBB dalam menjawab berbagai pertanyaan terkait program pengembangan nuklirnya.
Menurutnya, pemilihan Iran sebagai wakil presiden konferensi sangat mengkhawatirkan dan dapat merusak kredibilitas forum internasional tersebut.
Tanggapan Iran
Menanggapi hal itu, Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional, Reza Najafi membantah keras tudingan AS. Ia menyebut, pernyataan tersebut tidak berdasar dan sarat kepentingan politik.
“Tidak dapat diterima AS, sebagai satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir dan negara yang terus memperluas serta memodernisasi persenjataannya, berupaya memposisikan diri sebagai penengah,” tegasnya dalam forum tersebut.
Isu nuklir kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dengan ASN dan Israel dalam dua bulan terakhir. Iran selama ini menegaskan, program pengayaan nuklirnya bertujuan untuk kepentingan sipil, bukan pengembangan senjata.
Meski demikian, intelijen AS meyakini, Iran memiliki program rahasia pengembangan senjata nuklir yang telah berlangsung sejak 2003. Sementara itu, pada awal pekan ini, Iran dilaporkan mengajukan proposal gencatan senjata kepada AS melalui Pakistan sebagai mediator.
Dalam usulan tersebut, Iran meminta pembukaan Selat Hormuz. Namun, menunda pembahasan terkait program nuklirnya. (*)
