Mataram (NTBSatu) – Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikpora) NTB senilai Rp99 miliar hingga kini belum juga tuntas. Sejumlah pembangunan sekolah yang seharusnya rampung dalam satu tahun anggaran justru berlarut hingga memasuki tahun ketiga.
Beberapa proyek bahkan diperkirakan baru selesai pada 2026, di antaranya pembangunan SMAN 2 Bolo dan SMAN 1 Parado di Kabupaten Bima. Kondisi ini memantik sorotan tajam dari DPRD NTB.
Di lapangan, progres pembangunan menunjukkan ketimpangan. Pihak rekanan proyek SMAN 2 Bolo mengklaim pekerjaan telah memasuki tahap akhir. Seperti pengecatan, pemasangan kaca jendela, hingga plafon. Namun di sisi lain, persoalan pencairan anggaran menjadi kendala serius.
Rekanan mengaku dana proyek belum juga dicairkan, meski pekerjaan hampir rampung. Upaya konfirmasi ke pihak Dikpora NTB belum membuahkan hasil, dengan alasan terhambatnya proses akibat pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, menilai kondisi di lapangan belum layak untuk kegiatan belajar mengajar. Ia menyebut progres pembangunan SMAN 2 Bolo masih jauh dari harapan.
“Sampai hari ini, SMAN 2 Bolo itu baru tahap plester. Belum bisa digunakan untuk aktivitas belajar,” tegas politisi yang akrab disapa Aji Maman tersebut.
Ia mempertanyakan lambannya penyelesaian proyek yang seharusnya bersifat tahun tunggal. Menurutnya, keterlambatan ini tidak hanya soal teknis, tetapi berdampak langsung pada kualitas pendidikan.
“Ini bukan pekerjaan tahun jamak. Kenapa bisa molor seperti ini? Bagaimana kita mau meningkatkan kualitas pendidikan kalau infrastruktur dasarnya saja belum siap,” ujar Politisi PAN tersebut.
Maman juga menyoroti durasi pengerjaan yang dinilai tidak wajar. Proyek yang dimulai sejak 2024 kini telah melewati dua tahun anggaran dan berpotensi berlanjut ke tahun ketiga.
“Sudah dua tahun berjalan, sekarang mau masuk tahun ketiga. Ini jelas harus jadi perhatian serius,” katanya.
Ia menegaskan, tanggung jawab penyelesaian proyek berada pada pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran. Untuk itu, ia mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, segera turun tangan memberikan instruksi tegas kepada jajaran terkait.
“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Tinggal bagaimana gubernur menginstruksikan dinas agar segera menyelesaikannya,” tegasnya.
Keluhan Dari Sekolah
Keluhan juga datang dari masyarakat. Komite sekolah SMAN 1 Parado, Kaharudi, disebut telah mempertanyakan kejelasan proyek yang tak kunjung rampung.
“Orang tua dan masyarakat menunggu kepastian. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tambahnya.
Sebagai informasi, Dikpora NTB pada 2024 menerima alokasi DAK fisik sebesar Rp99 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan unit sekolah baru, renovasi gedung, serta penambahan fasilitas penunjang pendidikan, dengan rincian Rp76 miliar untuk SMA dan Rp6,1 miliar untuk SLB.
Namun hingga kini, realisasi di lapangan masih jauh dari target, menyisakan tanda tanya besar terhadap efektivitas pelaksanaan proyek tersebut. (Zani)
