Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kecamatan Sekarbela kini tengah memasifkan berbagai langkah strategis untuk menekan angka stunting.
Di bawah komando Camat Arief Satriawan, pihak kecamatan bergerak cepat merespons arahan Tim Penggerak PKK Kota Mataram untuk memperkuat intervensi gizi di wilayah-wilayah rentan.
“Kemarin dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK memberikan penekanan untuk memperkuat lagi penekanan angka stunting di Sekarbela. Ini menjadi bagian dari program Kelurahan Berdaya melalui Pokja 4 PKK,” ungkap Arief Satriawan, Minggu, 12 April 2026.
Kunci keberhasilan program ini, lanjutnya, terletak pada sinergi yang kuat dengan fasilitas kesehatan setempat, seperti Puskesmas Tanjung Karang dan Puskesmas Karang Pule.
Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, Kelurahan Jempong Baru tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi daripada empat kelurahan lainnya di Sekarbela. Menanggapi data tersebut, Arief menjelaskan, pihaknya telah melakukan identifikasi berbasis data keluarga prasejahtera.
“Kita identifikasi mulai dari data pendamping PKH. Fokus kami ada di kelompok desil satu sampai desil empat karena di situ keluarga yang kurang mampu, di mana penghasilan harian mereka memang sangat terbatas,” jelasnya.
Andalkan Posyandu
Namun, Arief juga menggarisbawahi bahwa persoalan ini tidak melulu soal finansial, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh di dalam keluarga.
Untuk memutus rantai stunting, Kecamatan Sekarbela mengandalkan Posyandu sebagai titik utama skrining dan intervensi. Tidak hanya melakukan pendataan, pemerintah juga menyalurkan bantuan protein hewani dan nabati secara langsung kepada balita sasaran.
“Intervensi kita maksimalkan mulai dari Posyandu. Kami berikan bantuan makanan tambahan seperti telur, ikan lele, hingga sayur-sayuran. Ini kita coba terus tekankan melalui swadaya kelurahan dan bantuan dari berbagai pihak luar yang peduli,” tambah Arief.
Menariknya, di tengah tantangan ekonomi dan pola asuh, Arief menyebutkan, wilayahnya memiliki sisi positif dalam hal sosial.
“Alhamdulillah, kalau untuk faktor perkawinan dini, di wilayah Sekarbela ini angkanya tergolong agak minim,” tuturnya. Hal ini memudahkan pemerintah untuk lebih fokus pada edukasi gizi dan bantuan pangan tanpa harus terbebani oleh tingginya kasus pernikahan di bawah umur. (*)
