SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL Usai Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon
Jakarta (NTBSatu) – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti gugurnya tiga prajurit TNI dalam serangan yang melibatkan Israel Defense Forces di Lebanon. Ia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah tegas. Termasuk, menghentikan penugasan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) atau memindahkan pasukan dari wilayah konflik.
Pernyataan tersebut SBY sampaikan melalui unggahan di media sosial X @SBYudhoyono pada Minggu, 5 April 2026. Ia mengawali dengan menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI, yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon.
“Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenazah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut bergetar,” ujar SBY.
SBY menegaskan, prajurit TNI sejatinya telah mengorbankan jiwa dan raga demi negara. Ia juga mengaku, merasakan duka mendalam yang dialami keluarga para korban.
Lebih lanjut, SBY mendukung langkah Presiden RI, Prabowo Subianto yang mendesak PBB melakukan investigasi serius atas insiden tersebut. Menurutnya, PBB juga harus memberikan penjelasan atas rangkaian insiden yang menyebabkan gugurnya peacekeeper asal Indonesia.
“Saya tahu investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi tetap harus dilakukan dengan hasil yang dapat diterima dan masuk akal,” ujarnya.
SBY juga mengungkapkan, pengalamannya saat bertugas dalam misi PBB di Bosnia pada 1995–1996 sebagai Kepala Pengamat Militer PBB berpangkat Brigadir Jenderal. Ia menyebut, investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata saat itu tetap dapat dilaksanakan meski dalam kondisi sulit.
Dalam penjelasannya, SBY menyoroti, pasukan penjaga perdamaian tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak memiliki mandat untuk terlibat dalam pertempuran sebagaimana dalam Chapter VI Piagam PBB. Mereka seharusnya bertugas di wilayah “Blue Line” atau zona aman yang memisahkan wilayah Israel dan Lebanon.
Kondisi Lapangan Berubah
Namun, menurut SBY, kondisi di lapangan kini telah berubah. Ia menyebut, pasukan penjaga perdamaian berada di wilayah yang telah menjadi zona perang dengan pertempuran yang terus berlangsung antara Israel Defense Forces dan Hezbollah.
Bahkan, ia menyebut, pasukan Israel dilaporkan telah maju sekitar tujuh kilometer dari garis batas tersebut. SBY menilai, situasi ini sangat berbahaya bagi para peacekeeper karena berpotensi menjadi korban dalam konflik yang berlangsung setiap saat.
“Dengan kondisi ini, PBB harus segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL atau memindahkan mereka ke luar medan pertempuran,” kata SBY.
SBY juga mendorong, Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menggelar sidang dan mengeluarkan resolusi yang tegas. Ia mengingat kembali pengalamannya saat menghadiri sidang DK PBB pada tahun 2000 sebagai Menkopolkam, terkait insiden di Atambua yang menewaskan tiga petugas kemanusiaan PBB.
Ia menegaskan, PBB tidak boleh bersikap pilih kasih atau menggunakan standar ganda dalam menangani kasus tersebut. SBY menyatakan, memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan keadilan bagi prajurit TNI yang gugur.
SBY juga menjelaskan, saat menjabat sebagai Presiden RI, ia menginisiasi pengiriman satu batalyon plus TNI sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Kontingen pertama, Garuda XXIII/A berangkat pada November 2006.
Hingga tahun 2026, tercatat sebanyak 19 kontingen Indonesia telah bertugas di Lebanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun. Di akhir pernyataannya, SBY memberikan semangat kepada prajurit TNI yang masih bertugas di Lebanon, khususnya Kontingen Garuda XXIII/S.
“Sebagai sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit untuk tetap bersemangat menjalankan tugas mulia. Lakukan yang terbaik dan jaga diri. Keluarga menunggu kepulangan kalian di Tanah Air,” ujarnya. (*)
