Efisiensi Anggaran, Pemkot Mataram Kaji Ganti Mobil Dinas dengan Bemo Kuning
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mulai mengkaji langkah tak biasa untuk menekan penggunaan kendaraan dinas.
Pemkot membuka opsi mengganti mobil dinas pejabat eselon II dan III dengan moda transportasi alternatif. Mulai dari sepeda hingga angkutan umum seperti bemo kuning.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan pihaknya kini menyusun berbagai skema yang memungkinkan. Termasuk penggunaan bemo kuning sebagai sarana transportasi harian pejabat.
“Masih kami kaji kemungkinan penggunaan bemo kuning. Kami lihat dulu kesiapan armada dan kebutuhan anggarannya. Hasilnya nanti kami laporkan ke Sekda,” ujarnya, Minggu, 5 April 2026.
Ia menjelaskan, tim Dinas Perhubungan saat ini menggodok dua pola utama. Pertama, menyiapkan trayek khusus yang melayani rute para pejabat. Kedua, menerapkan sistem pool, di mana pejabat berkumpul di titik tertentu sebelum berangkat bersama menggunakan bemo. Namun, rencana ini belum sepenuhnya mulus.
Keterbatasan armada menjadi tantangan utama. Dari sekitar 36 unit bemo kuning yang terdata, hanya sebagian kecil yang masih layak jalan.
“Jumlahnya sekitar 36 unit, tapi yang benar-benar beroperasi hanya sekitar 13 unit. Itu pun saat ini untuk angkutan anak sekolah,” jelasnya.
Selain bemo, Pemkot juga melirik opsi lain dengan memanfaatkan layanan bus yang sudah ada, seperti bus sekolah yang melintasi kawasan perkantoran, Taman Sangkareang, hingga area bandara.
Ia menilai, skema ini bisa menjadi alternatif jika rutenya memungkinkan untuk diakses ASN.
Dinas Perhubungan kini juga mulai mendata lokasi tempat tinggal pejabat untuk menyesuaikan rute dan pola layanan. Perhitungan teknis terus berjalan, termasuk estimasi biaya dan kebutuhan operasional.
“Masih dalam tahap kajian, belum ada keputusan final,” tegas Zulkarwin.
Pemkot menargetkan kajian awal rampung dalam beberapa hari ke depan sebelum diserahkan ke Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan kebijakan lanjutan.
Ingatkan Pemerintah Tidak Tergesa-gesa
Menanggapi rencana tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Baiq Zuhar Parhi, mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan.
“Pemerintah harus benar-benar mengkaji mana kebijakan yang paling relevan dan menguntungkan. Jangan hanya karena euforia sesaat,” ujarnya, Minggu, 5 April 2026.
Ia menilai, banyak aspek yang harus diperhitungkan secara matang sebelum kebijakan ini dijalankan.
“Kalau tetap pakai kendaraan, pasti ada biaya bensin, sopir, dan pemeliharaan. Bahkan bisa saja nanti muncul kebutuhan penambahan armada. Ini harus dihitung betul,” katanya.
Baiq Zuhar juga mengingatkan potensi program berjalan tidak maksimal jika perencanaan tidak matang.
“Jangan sampai program ini hanya berjalan setengah jalan karena tidak siap dari awal. Itu justru akan membebani anggaran dan tidak efektif,” tegasnya.
Menurutnya, jika tujuan utama adalah efisiensi, opsi yang lebih sederhana justru bisa dipertimbangkan.
“Kalau memang mau efisiensi, kenapa tidak dorong penggunaan sepeda saja? Bisa pakai sepeda pribadi, tidak perlu lagi ada pengadaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawal agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak dan tidak sekadar menjadi wacana.
“Kami di DPRD tentu akan melihat sejauh mana efektivitasnya. Jangan sampai kebijakan ini hanya menarik di awal, tapi tidak berkelanjutan,” pungkasnya.
