Hemat BBM Lewat Kebijakan Bersepeda, DPRD Kota Mataram Minta Kejelasan Anggaran
Mataram (NTBSatu) – Rencana Pemerintah Kota Mataram mewajibkan pejabat eselon bersepeda ke kantor memicu dinamika hangat.
Kebijakan yang digadang-gadang untuk efisiensi BBM dan merespons wacana Work From Home (WFH) ini langsung mendapat tanggapan DPRD Kota Mataram terkait kejelasan status aset daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Baiq Zuhar Parhi, mengingatkan agar niat baik efisiensi ini tidak justru menimbulkan keruwetan baru dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Ia mempertanyakan status sepeda tersebut jika nantinya dibeli menggunakan anggaran dinas.
“Kebijakan bersepeda, kita dukung sepanjang tidak dari anggaran daerah. Siapa yang Bayar, Pejabat atau APBD Mataram ? Kalau Pemkot beli pakai APBD, bagaimana statusnya? Jangan sampai jadi masalah baru karena pejabat bawa pulang sepeda tersebut, padahal itu aset daerah,” tegas Baiq Zuhar Parhi, Sabtu, 28 Maret 2026.
Ia menyarankan agar para pejabat membeli sepeda secara mandiri jika ingin menunjukkan semangat efisiensi yang autentik.
“Kalau tujuannya efisiensi dan dibeli pribadi, bagus, asal jangan dibeli dengan APBD,” tegasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, angkat bicara. Ia menegaskan, kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian mendalam dan merupakan langkah antisipatif terhadap kondisi ekonomi maupun kebijakan pusat yang dinamis.
Mohan meminta semua pihak, untuk tetap tenang dan mengedepankan semangat kebersamaan di tengah situasi yang tidak menentu.
“Ini menjadi tugas kita bersama. Tidak usah ada aksi-aksi spekulatif. Marilah bersama-sama kita menjaga semangat kebersamaan kita, semangat persatuan kita. Tidak boleh ada ego,” ujar Mohan.
Mohan mengaku belum memberikan instruksi resmi karena masih memantau perkembangan di lapangan.
“Ini belum saya sampaikan secara langsung kepada ASN. Saya masih katakan saya masih lihat dulu perkembangannya. Nanti kalau memang kondisi tidak begitu menguntungkan, ya tentu kita harus mengambil kebijakan-kebijakan yang solutif,” tutupnya. (*)
