Dilantik Jadi Kepala DPMPTSP, Adik Wali Kota Mataram Siap Dobrak Hambatan Investasi
Mataram (NTBSatu) – Novian Rosmana resmi menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram.
Adik kandung Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana itu sebelumnya menjabat sebagai fungsional di instansi tersebut. Kini, ia mengemban misi besar untuk menggairahkan iklim investasi di Ibu Kota Provinsi NTB.
Fokus Utama Masalah Status Lahan
Pasca pelantikan pada Kamis, 5 Maret 2026, Novian langsung memetakan hambatan utama yang membuat investasi di Mataram sempat tersendat, yakni persoalan status lahan.
Banyak investor, terutama pengembang perumahan, yang terkendala karena lahan yang diincar masih berstatus “Lahan Hijau”.
Saat ini, Pemerintah Kota Mataram tengah gencar melakukan lobi ke Pemerintah Pusat agar usulan perubahan status lahan ini dapat tertuang ke dalam Peraturan Daerah (Perda).
“Ini makanya sekarang lagi berproses untuk perubahan status lahan itu. Kalau itu bisa diberikan izin dari pusat, tentunya ini berdampak pada peningkatan investasi,” ungkap Novian.
Ia menambahkan, pembukaan status lahan tersebut sangat krusial untuk mendukung sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Mengingat Mataram adalah kota jasa, keberadaan fasilitas pendukung investasi seperti perumahan dan area komersial di titik-titik strategis, seperti kawasan Lingkar dan Sayang-Sayang menjadi sangat vital.
“Kalau tidak salah sekitar 115 hektare lahan sedang diusulkan untuk perubahan status melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU),” ungkap Novian.
Tetap Tegas pada LP2B
Meski ingin mempercepat investasi, Novian menegaskan, pihaknya tetap akan selektif dan patuh pada aturan ketat, terutama terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Kalau sudah berstatus LP2B, itu sudah tidak bisa. Kita di DPMPTSP tidak akan mengeluarkan rekomendasi izin terkait hal itu,” tegasnya.
Terkait target nilai investasi tahun 2026, Novian mengaku masih melakukan pemetaan lebih mendalam sembari menunggu kejelasan regulasi dari pusat.
“Saya belum berani patok target sekarang, karena baru duduk (menjabat). Tetapi yang jelas, harapan kita ada pada perubahan status lahan ini,” tambahnya. (*)
