Sumbawa Besar (NTBSatu) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa, menggeruduk Kantor Bupati Sumbawa, Selasa sore, 3 Maret 2026.
Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, segera mengambil langkah konkret menangani dua krisis. Yakni, kelangkaan LPG 3 kilogram dan darurat narkoba yang telah menjangkau seluruh wilayah daerah.
Aksi tersebut dipicu oleh data paparan narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa yang menyebutkan, 24 kecamatan dan 157 desa telah terpapar peredaran gelap narkoba.
Koordinator aksi dalam orasinya menegaskan, persoalan narkoba di Sumbawa bukan lagi kasus sporadis, melainkan krisis struktural.
“Hari ini kami berdiri di sini karena Sumbawa tidak sedang baik-baik saja. Dari 24 kecamatan dan 157 desa, semuanya sudah terpapar narkoba. Ini darurat,” tegasnya.
Mahasiswa juga menyoroti hasil sampling BNNK yang menemukan, delapan dari sepuluh SMA dan empat dari enam SMP terindikasi terpapar narkoba. Bahkan, mahasiswa di perguruan tinggi ikut terlibat jaringan peredaran.
“Kalau sekolah dan kampus sudah terpapar, maka yang terancam bukan hanya hari ini, tapi masa depan Sumbawa,” ujarnya.
Selain isu narkoba, HMI menilai kelangkaan LPG 3 kilogram memperlihatkan lemahnya pengawasan distribusi dan ketidaktegasan pemerintah daerah dalam melindungi kebutuhan dasar masyarakat.
“Gas langka, harga melonjak, rakyat menjerit. Di saat dapur rakyat bermasalah, narkoba masuk tanpa hambatan. Negara harus hadir,” kata orator lainnya.
Empat Tuntutan Utama
Dalam pernyataan sikapnya, HMI Cabang Sumbawa menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mendesak Pemkab Sumbawa mengevaluasi total sistem distribusi LPG 3 kilogram agar tepat sasaran dan tidak terjadi penimbunan.
Meminta pengawasan ketat di seluruh pintu masuk Kabupaten Sumbawa, baik jalur laut maupun darat yang diduga menjadi jalur distribusi narkotika. Kemudian, mendesak aparat penegak hukum mengintensifkan operasi terpadu serta menindak tegas dan transparan setiap oknum yang terlibat dalam jaringan narkoba tanpa pandang bulu.
Terakhir, mendorong penguatan program preventif melalui edukasi anti-narkoba di sekolah, kampus, dan desa, serta memperluas akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan.
“Penindakan hukum penting, tetapi pencegahan dan rehabilitasi tidak boleh diabaikan. Kalau lapas penuh 80 persen kasus narkoba, itu tanda ada yang gagal dalam sistem,” tegas perwakilan massa aksi.
HMI juga menekankan, pemerintah tidak boleh menjadikan program seperti Desa Bersinar, IKAN, ANANDA, dan Rencana Aksi Daerah sekadar formalitas administratif. “Program jangan hanya jadi dokumen. Kami ingin evaluasi yang terukur dan transparan,” kata koordinator lapangan.
Ancaman Ketahanan Daerah
Mahasiswa menilai, jika dua krisis ini tidak pemerintah daerah tangani serius, dampaknya akan meluas pada degradasi moral. Meningkatnya kriminalitas dan melemahnya struktur sosial masyarakat.
“Melawan narkoba berarti menjaga marwah dan masa depan Sumbawa. Kalau dibiarkan, kita sedang membiarkan generasi hancur perlahan,” ujar salah satu peserta aksi.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan mahasiswa diterima untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pihak pemerintah daerah.
HMI Cabang Sumbawa menegaskan, akan terus mengawal isu tersebut secara kritis dan konstruktif hingga ada langkah nyata dari pemerintah. “Kami tidak akan berhenti pada aksi hari ini. Ini soal masa depan daerah,” tambahnya. (Marwah)
