Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memasuki awal tahun 2026 dengan kondisi ketahanan pangan yang relatif aman. Hal ini ditopang kenaikan produksi dan surplus sektor pertanian, peternakan, serta perikanan sepanjang 2025.
———————
Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB menunjukkan produksi padi 2025 naik 16,85 persen menjadi 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG), dari sebelumnya sekitar 1,45 juta ton pada 2024. Luas panen meningkat menjadi 322.927 hektare dengan produktivitas 52,59 kuintal per hektare. Peningkatan ini didorong optimalisasi lahan 10.574 hektare dan penggunaan benih unggul.
Daerah dengan produksi tertinggi yakni Lombok Tengah (421.941 ton GKG), Sumbawa (398.864 ton), Lombok Timur (243.474 ton), dan Bima (208.018 ton).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Hj. Eva Dewiyani mengatakan, memasuki 2026, penguatan sektor pangan terus pemerintah daerah lakukan untuk menjaga tren produksi sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.
“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” ujarnya.
Selain produksi, kesejahteraan petani juga menunjukkan perbaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 131 pada awal 2026. Bulog NTB pun memastikan stok beras aman dengan serapan gabah melampaui target.
Di sektor peternakan, NTB tetap surplus daging dan mengirim 16 ribu ekor sapi kurban ke luar daerah. Sapi potong yang banyak terdapat di Sumbawa dan Bima menjadi salah satu penopang utama.
Tantangan 2026
Meski surplus, NTB menghadapi tantangan serius pada 2026. Alih fungsi lahan pertanian, dampak perubahan iklim, serta tingginya konsumsi beras per kapita yang mencapai sekitar 103 kilogram per tahun menjadi perhatian utama. Pemerintah menargetkan perluasan optimalisasi lahan hingga 14 ribu hektare untuk menjaga surplus produksi sekitar 500 ribu ton.
Diversifikasi pangan juga didorong agar masyarakat tidak bergantung pada beras semata. Di sisi lain, perbaikan sistem logistik dan distribusi masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov NTB menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 26 titik sepanjang 2025 guna menekan inflasi, terutama saat permintaan meningkat.
Isu lain yang menjadi sorotan adalah food waste dan food loss. Sekitar 40 persen timbunan sampah merupakan sisa makanan. Melalui gerakan “Stop Boros Pangan” dan “Selamatkan Pangan”, pemerintah mendorong masyarakat dan sektor pariwisata mengurangi limbah makanan. Sisa organik, termasuk dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), dimanfaatkan untuk budidaya magot sebagai pakan ikan.
Perikanan dan Peternakan Jadi Penopang
Sektor perikanan juga mencatat kinerja positif. Produksi perikanan tangkap mencapai 185.518 ton per tahun, sementara realisasi produksi 2025 menembus lebih dari 101,6 persen. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB NTB diperkirakan naik menjadi Rp8,04 triliun pada 2025.
Pengembangan pusat budidaya udang terintegrasi (SIM Estate) di Moyo Utara, Sumbawa, seluas 1.000 hektare menjadi salah satu proyek strategis. Selain itu, revitalisasi pelabuhan perikanan seperti Soro Adu di Dompu terus pemerintah daerah dorong untuk memperkuat distribusi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim menyebut penguatan kelembagaan dan peningkatan nilai tambah menjadi fokus utama.
“Fokus peningkatan nilai tambah melalui penguatan budidaya perikanan, pengembangan industri pengolahan, serta penciptaan iklim investasi berbasis kepastian regulasi,’’ ujarnya.
Dengan potensi daratan 1,96 juta hektare dan lautan 2,79 juta hektare yang mencakup Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, serta 401 pulau kecil, NTB terus berpacu memperkuat pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai fondasi ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah pada 2026. (Andini)
