Mataram (NTBSatu) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tetap berjalan selama Ramadan. Makanan yang dibagikan dengan daya simpan lebih lama atau paket kering.
Kepala Regional Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) NTB, Eko Prasetyo mengatakan, pelaksanaan program MBG tetap berjalan saat puasa. Sebab, intervensi gizi tidak boleh terputus.
“MBG saat puasa ini tetap dilaksanakan dengan mekanisme produknya itu adalah produk yang memiliki ketahanan simpan yang lama. Seperti, roti, telur rebus, dan lain sebagainya,” ujarnya, Jumat, 13 Februari 2026.
Menurutnya, konsistensi pemberian asupan gizi menjadi pertimbangan utama. “Jangan sampai sekarang dikasih, besok enggak. Dalam rentang waktu misalnya satu bulan, itu kan rentang waktu lama. Sedangkan, intervensi gizi itu harus maksimal, optimal, harus tiap hari sebenarnya,” jelasnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki skema paket kering agar makanan tetap layak konsumsi hingga waktu berbuka puasa. Selain itu, ada kemungkinan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan produk.
Namun, aspek keamanan pangan tetap menjadi perhatian. “Jangan sampai UMKM-nya asal-asalan juga, kita bermasalah lagi nanti,” tegasnya.
Distribusi Tetap Setiap Hari
Terkait mekanisme pembagian yang dirapel, Eko menjelaskan hal tersebut berlaku untuk golongan tertentu. “Kadang ada yang sehari itu untuk tiga hari. Itu untuk 3B biasanya. Makanan basah plus dua makanan kering,” katanya.
Sementara untuk peserta didik, pada prinsipnya pembagian setiap hari. Namun khusus hari Jumat, skema bisa berupa satu makanan basah dan satu makanan kering untuk konsumsi hari berikutnya.
Menanggapi kekhawatiran adanya siswa yang berbuka puasa lebih awal setelah menerima MBG, Eko menegaskan pelaksanaan program bukan bentuk pemaksaan.
“Bukan memaksakan sebenarnya. Harapannya dari pihak guru, orang tua, bisa memberikan pemahaman, pengertian untuk adik-adik kita, anak-anak kita,” ujarnya.
Pada sisi lain, perkembangan pelaksanaan program MBG di NTB terus berjalan. Saat ini tercatat terdapat 709 SPPG.
Dari jumlah tersebut, sekitar 592 sudah aktif melayani, sementara 114 lainnya masih dalam tahap persiapan, termasuk menunggu pencairan anggaran.
“Intinya semua, semua harus dapat. Bagaimanapun kita komitmen di Provinsi NTB karena memang sudah haknya anak-anak,” tambahnya. (Andini)
