Mataram (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, membangun 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pembangunan puluhan SPPG itu di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang tersebar di 16 kecamatan. Di antaranya, Lunyuk, Alas, Batu Lanteh, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Lape, Plampang, Labuhan Badas.
Kemudian Kecamatan Labangka, Unter Iwes, Moyo Utara, Tarano, Maronge, Orong Telu, Lenangguar, dan Ropang. Tujuannya untuk memastikan upaya pemerataan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi mengungkapkan, keterbatasan jumlah SPPG membuat sebagian besar penerima manfaat belum mendapat layanan.
Saat ini, baru 10 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa. Jumlah tersebut belum cukup untuk menjangkau seluruh penerima manfaat MBG yang jumlahnya mencapai 219.191 orang. Mulai dari peserta didik hingga ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak kurang gizi.
“Saat ini sekitar 33 ribu penerima sudah terlayani, sementara lebih dari 185 ribu orang, termasuk yang berada di wilayah 3T, belum menerima layanan MBG karena jumlah SPPG masih sangat terbatas,” ucapnya Rabu, 19 November 2025.
Menurut Rusmayadi, pembangunan 32 SPPG baru menjadi strategi utama Pemkab Sumbawa untuk memperluas jangkauan program. “Kami mendapat alokasi 32 SPPG untuk pemerataan layanan MBG, dan seluruhnya mulai dikerjakan tahun ini. Targetnya Januari 2026 sudah bisa beroperasi,” jelasnya.
Jika seluruhnya beroperasi, 32 SPPG ini akan melayani sekitar 10.939 penerima manfaat MBG di kawasan terpencil. “Tujuan utama pembangunan SPPG di daerah-daerah sulit dijangkau adalah memastikan siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui bisa mengakses program MBG tanpa hambatan jarak,” bebernya.
Ia menyebutkan, rata-rata satu SPPG di wilayah terpencil menargetkan sekitar 1.000 penerima manfaat. Sebelum beroperasi, seluruh SPPG wajib memenuhi standar layanan dan kelengkapan fasilitas.
Dengan penambahan SPPG ini, Pemkab Sumbawa berharap distribusi layanan MBG semakin merata dan mampu mengurangi risiko kekurangan gizi pada kelompok rentan di wilayah 3T.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. (*)
