Kakak Eks Wabup KSB Fakhruddin Dilantik Jadi Anggota DPRD NTB Gantikan Asaat Abdullah
Mataram (NTBSatu) – Kakak Mantan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (Wabup KSB) Fud Syaifuddin, Fakhruddin resmi dilantik menjadi Anggota DPRD NTB periode 2024-2029.
Fakhruddin dilantik dalam rapat paripurna DPRD NTB, Kamis, 12 Februari 2026. Ia menggantikan posisi Asaat Abdullah yang sudah meninggal dunia pada, Kamis, 11 September 2025.
Pelantikan Fakhruddin sesuai surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor:100:.1.IV-95/2026. Sebagai Pengganti AntarWaktu (PAW).
Sekretari DPRD NTB, Hendra Saputra mengatakan, Asaat Abdullah diberhentikan menjadi anggota DPRD usai meninggal dunia karena mengidap sakit.
“Pergantian itu telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan pengganti antar waktu (PAW) yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri,” kata Hendra.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda mengatakan, jajaran anggota DPRD NTB turut berbelasungkawa terhadap meninggalnya Asaat Abdullah.
“Kami mengajak semua anggota untuk membacakan surah alfatihah kepada almarhum Asaat Abdullah. Dia merupakan anggota yang baik,” ujar Isvie usai mengambil sumpah jabaran kepada Fakhruddin saat paripurna.
Isvie menitipkan pesan kepada Fakhruddin yang resmi ditetapkan menjadi DPRD NTB yang baru untuk bisa mampu menampung dan mampu menyalurkan aspirasi semua masyarakat NTB.
“Mari bekerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas di tengah semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat NTB,” kata Isvie.
Plh Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal mengucapkan selamat kepada Fakhruddin, anggota DPRD NTB yang baru dilantik menggantikan posisi Asaat Abdullah yang telah wafat tahun 2025 lalu.
“Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Asaat Abdullah. Kami mendoakan beliau diberikan tempat terbaik,” ujarnya.
Faozal mengatakan anggota DPRD memiliki peran strategis sebagai penyalur aspirasi masyarakat. DPRD juga menjadi mitra sejajar pemerintah daerah NTB dalam fungsi anggaran dan pengawasan.
“Kami berharap anggota yang baru dilantik akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menjunjung etika kelembagaan integritas serta semangat pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Faozal mengaku pembangunan NTB ke depan tidaklah sederhana. Dinamika ekonomi, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik serta harapan masyarakat terhadap pembangunan yang inklusif memerlukan energi yang kuat antara DPRD dan Pemprov NTB.
Untuk itu, Faozal berujar, keberadaan DPRD yang solid dan berpijak pada kepentingan rakyat menjadi sangat penting dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dihasilkan di ruang legislatif.
“Kami berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan kerjasama yang konsumtif dengan DPRD,” tandas Faozal.
