Akselerasi UPT Perikanan NTB Jadi BLUD, Kejar Target PAD Rp1 Miliar dan Jamin Pembudidaya Tradisional
Mataram (NTBSatu) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, akan mentransformasikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengembangan Perikanan Budidaya (BPPB) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Keputusan ini sebagai langkah strategis terhadap perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), dengan tujuan meningkatkan sektor perekonomian dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pasca perubahan SOTK, kini pengelolaan budidaya ikan di darat maupun laut berada di Balai UPT. Skema penyatuan ini menjadi peluang optimalisasi lahan, mulai dari Bima, Dompu, Lombok Timur, dan yang lainnya dengan kapasitas hampir 300 kolam dari total area 10 hektare.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., mengungkapkan, langkah ini menjadi kesempatan baik untuk optimalisasi lahan.
”Ini kesempatan baik bagi kami, totalnya lebih daripada 10 hektare dan itu kolamnya sudah hampir 300 kolam kita punya,” ujarnya kepada NTBSatu, Jumat, 30 Januari 2026.
Salah satu misi utama setelah transformasi menjadi BLUD menjaga ketahanan stok ikan air tawar, untuk program MBG. Oleh karena itu, Muslim menyampaikan target produksi benih ikan unggul mencapai 20 ekor per tahun.
”Kita juga mendorong penyiapan ketersediaan stok ikan air tawar, yang kita harapkan bisa mengimbangi kebutuhan stok ikan bagi MBG. Supaya tidak terjadi kelangkaan di pasar,” lanjutnya.
Kemandirian dan Target PAD Rp1 Miliar
Berubahnya status dari UPT menjadi BLUD akan memberikan fleksibilitas untuk mengelola pendapatannya sendiri. Tujuannya, memperbaiki infrastruktur dengan cepat tanpa bergantung penuh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain pengembangan di sektor perikanan, potensi besar lain yang dikembangkan adalah pembenihan kerang mutiara dengan tingkat minat yang tinggi dari para pelaku usaha swasta.
Muslim dengan percaya diri memberikan target PAD menyentuh angka Rp1 miliar. Apalagi, dengan pengelolaan pelabuhan perikanan di Labuhan Lombok dan Teluk Santong.
“Jadi kalau selama ini kan target kami itu di angka Rp300 juta sampai Rp500 juta. Tapi dengan adanya BLUD nanti, kami optimis bisa mencapai Rp1 miliar lebih,” lanjutnya.
Muslim mengatakan, para pembudidaya tradisional tentu akan mendapat akses benih unggul dengan harga terjangkau, termasuk juga pendampingan dari pemerintah. Tujuannya, agar pasar menyerap budidaya mereka.
“Kita pasti akan berpihak kepada masyarakat. Tidak sekadar kita berbicara masalah untung-rugi, tetapi kita menjadikan asas kemudahan bagi masyarakat kita dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB sedang melakukan koordinasi intensif dan penguatan internal bersama Kementerian Dalam Negeri, agar pembentukan BLUD bisa tuntas Mei 2026 mendatang. (Inda)
