Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai memperkuat perang melawan angka kemiskinan. Melalui asistensi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar Dinas Sosial, pemerintah memastikan program bantuan tepat sasaran dan berbasis satu data yang akurat hingga tingkat desa.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin menyebut, langkah ini sebagai terobosan penting. Sebab, DTSEN merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia. Sekaligus implementasi Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang pemuktahiran data terkait pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Ini langkah bagus dari Dinas Sosial. DTSEN akan sangat bermanfaat karena langsung melibatkan seluruh elemen di desa,” ujar Yudi kepada NTBSatu, Senin, 26 Januari 2026.
Asistensi DTSEN ini menghadirkan kepala desa, BPD, operator SIKS-NG, TKSK, hingga pendamping PKH. Menurut Yudi, pelibatan aktor lapangan menjadi kunci utama karena proses pemutakhiran data sepenuhnya bergantung pada akurasi input dari desa.
Dalam konteks ini, peran BPS bukan sebagai penentu bantuan. Melainkan, penjaga kualitas data agar proses pemutakhiran berjalan sesuai kaidah statistik dan metodologi nasional.
“Kalau teknis bantuan, itu ranah Dinsos dan Kemensos. Kami dari BPS fokus pada bagaimana data diperbarui secara benar oleh operator SIKS-NG di lapangan,” jelas Yudi.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumbawa
Yudi menekankan, DTSEN menggunakan sistem pemeringkatan kesejahteraan berbasis desil, bukan penetapan kriteria miskin secara kaku. Seluruh keluarga di Indonesia dikelompokkan ke dalam 10 desil, dari 10 persen terendah hingga 10 persen tertinggi tingkat kesejahteraannya.
“Desil satu itu 10 persen keluarga dengan kesejahteraan terendah. Bantuan pemerintah saat ini umumnya menyasar desil satu sampai desil lima, atau 50 persen penduduk terbawah,” terangnya.
Ia menambahkan, tidak ada batas mutlak siapa yang disebut miskin. Namun secara umum, desil satu dan dua identik dengan kelompok miskin dan sangat miskin, sehingga menjadi prioritas intervensi negara.
Berdasarkan data terbaru BPS, tingkat kemiskinan Kabupaten Sumbawa tahun 2025 berada di angka 11,79 persen, atau sekitar 58 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2024 yang mencapai 12,89 persen.
“Artinya ada penurunan sekitar 1,1 persen. Ini tren positif, tapi tidak boleh membuat kita lengah. Data harus terus dibersihkan agar program benar-benar tepat sasaran,” tegas Yudi.
Menurutnya, tanpa DTSEN yang akurat dan mutakhir, penurunan angka kemiskinan berisiko hanya bersifat statistik, bukan perbaikan kesejahteraan yang nyata.
DTSEN sendiri merupakan hasil kolaborasi 18 kementerian dan lembaga, menjadikannya fondasi utama seluruh kebijakan sosial nasional. Dengan satu data yang sama, Pemerintah Pusat hingga daerah harapannya bergerak dalam satu arah, tanpa tumpang tindih bantuan atau salah sasaran.
“Kalau datanya rapi dari desa, kebijakan di atas akan tepat. Di situlah DTSEN menjadi kunci,” tegas Yudi. (Marwah)
