Beredar Surat Plh Sekda NTB, Minta Sumbangan Swasta untuk Tangani Bencana
Mataram (NTBSatu) – Beredar surat Pemprov NTB meminta sumbangan kepada pihak swasta, untuk membantu warga terdampak bencana alam di sejumlah wilayah NTB.
Surat tersebut ditandatangani Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal, tertanggal 22 Januari 2026. Dalam surat tersebut, penggalangan bantuan ini melibatkan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap korban bencana.
Surat tersebut diterbitkan berdasarkan hasil rapat koordinasi Pemprov NTB bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dunia usaha, pada 19 Januari 2026 di Ruang Anggrek.
Dalam surat itu, Pemprov NTB mengajak seluruh pihak untuk menunjukkan empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah NTB. Bantuan dapat berupa dana maupun barang kebutuhan bagi korban bencana.
Mengenai surat tersebut, Plh Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal belum memberikan komentar. Upaya konfirmasi melalui pesan dan telepon WhatsApp oleh NTBSatu belum membuahkan hasil.
Redaksi telah mencoba menghubungi Faozal melalui nomor kontak yang aktif digunakan, namun hanya centang satu. Indikasinya yang bersangkutan telah memblokir kontak NTBSatu.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Sadimin juga belum memberikan keterangan. Upaya konfirmasi juga belum membuahkan hasil.
Kolaborasi Tangani Bencana
Sebelumnya, usai rapat pada Senin, 19 Januari 2026, Plh Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal mengatakan, untuk penanganan dampak bencana ini, Pemprov NTB mengajak sejumlah pemangku kepentingan dan mitra strategis dari sektor swasta untuk mendukung penanganan dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah. Langkah ini untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana.
Di antaranya, Bank Indonesia (BI), pelaku usaha perhotelan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta BPJS, untuk membangun komitmen bersama dalam memberikan dukungan kepada pemerintah dan masyarakat.
“Alhamdulillah sudah ada komitmen untuk secepatnya memberikan supporting (dukungan, red) kepada pemerintah dalam membantu warga yang terdampak,” ujarnya.
Ia mengatakan, pelibatan sektor swasta penting karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam penanganan bencana. Dukungan tersebut terwujud melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
“Kenapa melibatkan swasta, karena pemerintah membutuhkan mereka untuk membantu mengurangi beban masyarakat. Ini sifatnya CSR,” jelasnya.
Bantuan dari pihak swasta ini di luar dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Berapa nilainya, Pemprov NTB tidak mematokkan besarannya.
“Semampu mereka mengurangi beban masyarakat yang terdampak banjir saja,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pemprov NTB akan menggunakan BTT untuk membantu korban bencana. Saat ini, Pemprov memiliki alokasi BTT sebesar Rp16 miliar yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, Pemprov NTB masih menghitung berapa kebutuhan untuk penanganan dari anggaran tersebut.
“Kalau kebutuhannya nanti kita menyesuaikan, tergantung analisis terhadap apa yang mau diselesaikan,” kata Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Sebelum menggunakan anggaran itu, lanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan asesmen menyeluruh untuk menentukan prioritas penanganan. Asesmen tersebut bertujuan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.
“Kita harus melakukan asesmen mengenai mana yang harus didahulukan. Yang paling utama adalah upaya untuk menghidupkan kembali perekonomian,” tegasnya. (*)
