Masuk Prioritas Nasional, Pemprov NTB Genjot Transformasi 4.500 Koperasi Aktif
Mataram (NTBSatu) – Kementerian Koperasi RI menargetkan, digitalisasi dan modernisasi 100 ribu koperasi di Indonesia pada 2025. Provinsi NTB termasuk dalam salah satu daerah prioritas.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mempercepat agenda transformasi dalam program modernisasi koperasi nasional. Penegasan tersebut Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal sampaikan dalam Musyawarah Wilayah Dekopinwil NTB di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Selasa, 9 Desember 2025.
“NTB masuk prioritas nasional bukan tanpa alasan. Kita memiliki potensi, dan tugas kita adalah mengubah potensi itu menjadi kekuatan ekonomi riil,” tegasnya.
Potensi sektor pariwisata Mandalika, UMKM ekspor, pertanian terintegrasi, serta industri logistik menjadi dasar penetapan NTB sebagai wilayah strategis untuk akselerasi reformasi koperasi.
Saat ini, NTB mencatat lebih dari 4.500 koperasi aktif. Namun, hanya sekitar 60 persen yang dinilai sehat secara administrasi dan usaha.
Karena itu, menurut Gubernur Iqbal, percepatan pembenahan kelembagaan, tata kelola, dan model bisnis koperasi menjadi kebutuhan mendesak.
Penguatan Konsolidasi Koperasi Desa Merah Putih
Pemprov NTB bersama Bank NTB Syariah telah menjalankan pilot project pada 50 Koperasi Desa Merah Putih untuk melakukan standarisasi manajemen dan perbaikan portofolio usaha. Program ini menjadi model awal konsolidasi koperasi desa secara lebih luas.
Gubernur Iqbal juga mendorong pembentukan koperasi pusat sebagai lembaga koordinatif, agar Koperasi Desa Merah Putih memiliki akses yang lebih kuat terhadap rantai pasok dan integrasi jaringan usaha.
Penataan Koperasi Tambang melalui Reformasi WPR
Dalam sektor tambang rakyat, Pemprov menyiapkan regulasi baru terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Skema koperasi akan menjadi instrumen utama dalam pengelolaan tambang, agar tata kelola lebih akuntabel dan seluruh anggota berpartisipasi aktif.
Gubernur Iqbal menekankan, koperasi tambang tidak boleh menjadi wadah pasif bagi anggota, melainkan pengelolaannya harus secara produktif untuk memastikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.
Dorongan Inovasi Model Bisnis dan Penguatan Logistik
Pemprov NTB juga memprioritaskan pengembangan model bisnis koperasi yang inovatif, sejalan dengan kebutuhan pasar dan potensi logistik daerah.
Dengan jaringan distribusi yang dimiliki NTB, koperasi dinilai dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok pangan, produk UMKM, hingga sektor pendukung pariwisata. Inovasi ini untuk memperkuat daya saing koperasi agar mampu masuk ke pasar nasional bahkan global.
“Model bisnis koperasi harus adaptif. Kita tidak bisa memakai pola lama untuk menghadapi pasar yang berubah cepat,” tambah Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini. (*)
