Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, pada Senin, 1 Desember 2025.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinkronisasi program pembangunan antara pusat dan daerah, sekaligus menyiapkan strategi menghadapi perubahan skema pendanaan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo menegaskan, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa terus meningkat.
Hal ini seiring pertumbuhan penduduk lebih dari 2 persen per tahun, peningkatan angkatan kerja produktif. Serta, ekspansi pengembangan wilayah dari Barat hingga Timur.
“Ini yang menyebabkan setiap momen perencanaan pembangunan, khusunya di tingkat kabupaten, usulan infrastruktur terus naik dari tahun ke tahun,” jelas Dedi.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa yang stabil di atas 4 persen turut mendorong meningkatnya permintaan fasilitas publik dan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi.
Sementara itu, Dedi menambahkan, dari sisi penyediaan anggaran untuk pembangunan, Pemerintah Pusat mengubah skema pendanaan infrastruktur daerah. Jika sebelumnya Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi sumber utama, mulai 2026 pembiayaan akan menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Perubahan ini menuntut koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi lebih awal dengan instansi vertikal agar usulan daerah dapat terakomodasi,” jelasnya.
Wujudkan Percepatan Pembangunan Sumbawa
Dalam Rakor, Bappeda Sumbawa mengonsolidasikan 60 usulan pembangunan yang sudah diagregrasi dari tingkat desa, kecamatan, dan perangkat daerah. Usulan tersebut dibahas secara mendalam melalui sesi desk evaluation bersama kementerian dan lembaga pusat.
Rakor menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah; BNPB; Direktorat Sanitasi; Balai Jalan; dan Direktorat Perwilayahan Strategis.
“Semua instansi merespons positif dan hadir langsung, menunjukkan komitmen mendukung percepatan pembangunan di Sumbawa,” ujarnya.
Rangkaian Rakor berlanjut dengan tiga desk yang melibatkan kelompok kecamatan. Setiap desk menajamkan usulan agar siap dibawa ke forum perencanaan tingkat provinsi dan pusat.
“Kita harapkan dari seluruh desk, usulan yang sudah masuk menjadi lebih matang dan sesuai prioritas,” ujar Dedi.
Dengan konsolidasi data, koordinasi lintas instansi, dan penyiapan skema pendanaan baru, Pemkab Sumbawa optimistis mempercepat pembangunan infrastruktur pada 2026, tepat sasaran, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional. (*)
