Mataram (NTBSatu) – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, perkembangan inflasi November 2025 dan mencatat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami inflasi sebesar 0,34 persen (month–to–month). Kenaikan ini terutama dipicu oleh meningkatnya harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin mengatakan, secara tahunan, inflasi NTB berada pada level 2,74 persen (year–on–year). Sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 2,72 persen. Adapun inflasi tahun kalender (year–to–date) NTB dan nasional sama-sama berada pada posisi 2,27 persen.
Sejumlah komoditas menjadi pendorong inflasi, di antaranya tomat, emas perhiasan, angkutan udara, ikan teri, dan bawang merah. Sementara itu, daging ayam ras, beras, udang basah, cabai rawit, dan kol putih menjadi penahan laju inflasi.
Untuk inflasi kabupaten/kota di NTB, perkembangan yang tercatat Kota Mataram sebesar 0,32 persen (month–to–month) dan 2,86 persen (year–on–year).
Kemudian, Kabupaten Sumbawa 0,29 persen (month–to–month) dan 2,70 persen (year–on–year). Lalu, Kota Bima 0,59 persen (month–to–month) dam 2,44 persen (year–on–year).
“Di ketiga wilayah tersebut, tomat menjadi komoditas yang paling konsisten menyumbang inflasi, sementara bawang merah memberikan andil deflasi,” ungkap Wahyudin.
TPID Perketat Koordinasi Hadapi Lonjakan Harga Jelang Nataru
Sebagai langkah strategis, Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB terus memperkuat pemantauan, analisis, dan koordinasi lintas sektor bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Melalui kehadiran dalam rilis resmi inflasi BPS, pemerintah memastikan setiap potensi tekanan harga dapat diantisipasi dengan cepat dan terukur.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM., menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Kamis, 4 Desember 2025 akan dilaksanakan Rakor TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota untuk membahas strategi, sinergi, dan kolaborasi menghadapi Nataru 2025. Rilis inflasi ini menjadi pijakan penting bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah pengendalian inflasi di NTB,” ujarnya.
Ia menekankan, penguatan koordinasi TPID menjadi sangat krusial menjelang periode libur akhir tahun. Sebab, beberapa komoditas, terutama pangan dan transportasi yang berpotensi mengalami lonjakan harga.
Secara keseluruhan, inflasi NTB pada November 2025 masih berada dalam rentang target nasional 2,5 persen ±1 persen. Hal ini menandakan stabilitas harga di daerah tetap terjaga.
“Pemerintah daerah bersama TPID akan terus menyiapkan langkah antisipatif, khususnya untuk mengendalikan potensi kenaikan harga pada komoditas pangan dan angkutan udara, yang kerap meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru,” tambah Najam. (*)
