Bangun Ekonomi Desa, Dasan Anyar Prioritaskan Program Ketahanan Pangan dan Infrastruktur
Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa (Pemdes) Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, memfokuskan program pembangunan pada sektor ketahanan pangan dan infrastruktur sebagai upaya meningkatkan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
Kepala Desa Dasan Anyar, Muhammad Solihin menjelaskan, prioritas arah pembangunan desa pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang menjadi penopang utama mata pencaharian warga. Desa Dasan Anyar saat ini memiliki 565 Kepala Keluarga (KK) dengan total penduduk 2.085 jiwa.
“Program Pemdes Dasan Anyar memprioritaskan di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan,” ujar Solihin kepada NTBSatu, Selasa, 25 November 2025.
Ia menjelaskan, dukungan dari pemerintah daerah juga cukup signifikan, di antaranya bantuan bibit sapi dari aspirasi DPRD Provinsi NTB serta program pembuatan pupuk kompos dari Dukcapil Provinsi NTB.
Sementara itu, program yang bersumber dari Dana Desa lebih banyak untuk penguatan ketahanan pangan, seperti penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan.
“Dari sumber dana desa, kami fokus pada penguatan ketahanan pangan. Misalnya penyaluran bantuan mesin air, pakan ikan, dan alat semprot,” terangnya.
Selain itu, Pemdes juga menyalurkan bantuan bibit padi kepada kelompok tani. Sebanyak satu ton bibit padi untuk 10 hingga 15 kelompok tani.
“Setelah itu bantuan bibit unggas dan lain-lain,” jelas Solihin.
Di bidang infrastruktur, Pemdes Dasan Anyar juga melaksanakan pembangunan jalan usaha tani dan pemasangan gorong-gorong sebagai fasilitas pendukung kegiatan ekonomi dan akses masyarakat.
“Dari segi infrastruktur ada pembangunan jalan usaha tani dan pemasangan gorong-gorong,” tambahnya.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
