Pemprov NTB Siapkan Kawasan Batu Hijau–Dodo Rinti sebagai Destinasi Pariwisata Strategis
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB menegaskan, komitmen untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata dengan memprioritaskan kawasan Batu Hijau–Dodo Rinti sebagai destinasi strategis di Pulau Sumbawa.
Pemerintah menargetkan kawasan ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi melalui penguatan wisata alam pegunungan, edukasi tambang, dan pengalaman budaya masyarakat setempat.
Fokus tersebut muncul seiring langkah provinsi yang terus mendorong percepatan pembangunan pariwisata, melalui delapan kawasan unggulan yang masuk lampiran II RIPPARDA NTB 2013–2028.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi menjelaskan, karakter wisata Sumbawa memberi nilai kompetitif yang kuat untuk berkembang sebagai pusat pariwisata baru Indonesia.
“Delapan kawasan ini bukan hanya indah, tapi punya kekuatan ekonomi dan budaya yang luar biasa. Ini lokomotif baru pariwisata Sumbawa, dan kita ingin pengembangannya benar-benar memberi dampak untuk masyarakat,” ujar Iswandi beberapa waktu lalu.
Kawasan Batu Hijau–Dodo Rinti hadir sebagai salah satu poros utama karena menawarkan daya tarik lengkap berupa panorama pegunungan, jalur wisata edukasi yang terhubung dengan aktivitas pertambangan, serta kekayaan budaya lokal yang tetap terjaga.
Pemerintah memandang potensi tersebut mampu menarik wisatawan yang ingin menikmati wisata alam, sekaligus memperoleh wawasan terkait sejarah dan karakter sosial masyarakat di wilayah tersebut.
Pemprov NTB terus mengarahkan pengembangan tiap kawasan, agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
“Yang terpenting adalah masyarakat bisa mendapatkan manfaat langsung dari pariwisata. Kita ingin Sumbawa tumbuh, tumbuh bersama masyarakatnya,” tambahnya.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
