Mataram (NTBSatu) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB dan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB.
Selama tiga hari, sejak Kamis 6 hingga Sabtu 8 November 2025, Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Dr. H. Ahsanul Khalik, M.H. mendampingi Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, M.M., dalam pelaksanaan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG di Kota dan Kabupaten Bima.
Kegiatan yang melibatkan para statistisi BPS di seluruh kabupaten/kota ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan kinerja program MBG secara objektif dan komprehensif, dengan pendekatan survei khusus dan baseline yang terukur.
“Program MBG ini bukan semata tentang memberi makan. Ia adalah strategi pemulihan sosial-ekonomi, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan investasi jangka panjang bagi generasi penerus NTB,” ujar Dr. Aka, sapaan Ketua Satgas MBG NTB di sela-sela kegiatan pemantauan di Bima, Jumat, 7 November 2025.
Dari Sekolah Hingga Pondok Pesantren: Menyapa Dapur, Melihat Gizi di Akar Rumput
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Satgas MBG dan Kepala BPS NTB meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa titik di Kabupaten dan Kota Bima.
Mereka melihat dari dekat tata kelola dapur, ketersediaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga sistem distribusi makanan kepada peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di Posyandu.
Dari hasil pengamatan lapangan, sebagian besar SPPG telah beroperasi dengan baik. Namun masih ada beberapa yang belum sepenuhnya memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami masih menemukan beberapa dapur yang kebersihannya perlu ada peningkatan. Ada yang masih berbau tidak sedap saat masuk area pengolahan. Hal-hal seperti ini tampak kecil, tapi sangat menentukan keamanan pangan dan kepercayaan masyarakat,” ungkap Dr. Aka.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian serius agar seluruh mitra dan petugas SPPG menjaga kebersihan, kesehatan, dan higienitas dapur sesuai standar keamanan pangan nasional.
BPS NTB: Stabilitas Harga Bahan Pangan Penentu Keberhasilan MBG
Kepala BPS NTB, Dr. Wahyudin, M.M., mengingatkan pentingnya menjaga pasokan bahan pangan yang sehat, berkualitas, dan terjangkau. Mengingat fluktuasi harga pangan memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan program MBG dan stabilitas ekonomi daerah.
“Kami mendorong seluruh Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan agar memperhatikan kualitas bahan pangan serta dinamika harga di pasar. Karena jika harga bahan pangan naik tajam, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru pada bulan Desember, ini bisa memicu tekanan inflasi yang berdampak luas,” ujar Wahyudin.
Ia mencontohkan bagaimana kenaikan harga minyak goreng, daging ayam, sayur, dan bumbu dapur sudah mulai nampak di beberapa daerah di NTB dan ini bisa menimbulkan tekanan inflasi yang perlu diantisipasi bersama.
Menurut Wahyudin, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus mengatur ekosistem sirkulasi bahan pangan antarwilayah. Ia mengajak seluruh pihak membangun jejaring kerja sama pangan lintas daerah. Tujuannya, agar pasokan bahan pokok untuk SPPG tetap aman dan stabil.
“Misalnya, ketika harga bawang merah di Bima murah dan melimpah, sementara di Lombok mahal. Maka pemerintah daerah harus membuka koneksi pasokan antardaerah. Begitu pula sebaliknya, sayur dan daging ayam dari Lombok bisa menopang kebutuhan dapur di Pulau Sumbawa,” jelasnya.
Sinergi Pengendalian Inflasi dan Kualitas Program
Baik Dr. Aka maupun Dr. Wahyudin sepakat keberhasilan MBG bukan hanya dari berapa banyak penerima manfaat yang dilayani. Namun dari kualitas gizi, keamanan pangan, dan stabilitas harga bahan pokok yang menopang jalannya program.
Mereka menekankan pentingnya peran Satgas Pangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian,m. Serta, dukungan Satgas Pangan Polda NTB dan Polres se-NTB. Tujuannya, untuk menjaga agar program MBG berjalan dalam ekosistem ekonomi yang sehat dan terkendali.
“Kita ingin MBG bukan hanya memberi makan, tetapi menumbuhkan kehidupan. Kita ingin anak-anak NTB tumbuh sehat, para petani dan pelaku UMKM sejahtera, dan masyarakat merasa bangga bahwa program ini benar-benar membawa manfaat nyata,” kata Aka dan Wahyudin saling mengiyakan.
Dengan semangat kolaborasi dan pengawasan yang semakin kuat, Program Makan Bergizi Gratis NTB, harapannya menjadi teladan nasional dalam tata kelola gizi, ekonomi lokal, dan pengendalian inflasi daerah.
“Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen terus menjaga keseimbangan antara kualitas pangan, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan program MBG menuju Generasi Emas 2045,” tutupnya. (*)
