Purbaya Respons Luhut Minta Anggaran MBG tak Disunat: Kalau Tidak Terserap, Kita Tetap Potong
Jakarta (NTBSatu) – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan yang meminta agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipotong.
Menurut Purbaya, permintaan Luhut menunjukkan ia sudah melihat langsung perkembangan penyerapan anggaran di lapangan.
Purbaya menyambut baik pandangan tersebut. Tetapi ia menegaskan, keputusan akhir tetap akan bergantung pada realisasi penyerapan hingga akhir Oktober 2025 mendatang.
“Pak Luhut itu kan sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua. Tetapi kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga,” ujar Purbaya di Monas, Jakarta Pusat, melansir 20detik, dikutip Selasa, 7 Oktober 2025.
Sebelumnya, setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Luhut mengatakan penyerapan dana program MBG kini sudah membaik.
“Tadi kami pastikan juga penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), ndak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut, Jumat, 3 Oktober 2025.
Luhut meminta Dadan untuk memastikan seluruh anggaran yang sudah pemerintah siapkan benar-benar terserap. Ia menilai, serapan anggaran yang optimal dapat menggerakkan ekonomi di daerah.
Penyerapan Anggaran MBG
Sebagai informasi, program andalan Presiden Prabowo Subianto ini sebelumnya sempat mendapat sorotan dari Kementerian Keuangan karena penyerapan anggarannya lambat.
Purbaya bahkan sempat menyatakan siap mengalihkan anggaran MBG senilai Rp71 triliun, jika hingga Oktober 2025 tidak terserap optimal. Ia menilai, anggaran tersebut justru membebani keuangan negara karena tetap menimbulkan beban bunga utang.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana sebelumnya menyebut, penyerapan anggaran MBG terus menunjukkan tren positif.
Ia melaporkan, serapan telah mencapai Rp21,64 triliun atau sekitar 34 persen dari total anggaran Rp71 triliun. Dari jumlah tersebut, penyaluran Rp18,63 triliun untuk bantuan makan bergizi dengan cakupan 37 persen penerima manfaat.
Dadan menjelaskan, penyebab lambatnya penyerapan di awal tahun akibat jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih sedikit. Namun, kini jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 8.000 unit dan ditargetkan mencapai 20 ribu unit pada November 2025 mendatang. (*)
