Mataram (NTBSatu) – Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, Rachmat Hidayat menyoroti kondisi daerah yang sedang tidak baik baik saja. Tandanya, sejumlah kasus yang mencuat, termasuk dana siluman dan sengkarut Bantuan Tidak Terduga (BTT). Sehingga ia berkesimpulan, NTB sedang “becek” dalam pengelolaan anggaran.
“Sekarang di NTB ini apa yang terjadi? Becek kan!,” tegas Rachmat Hidayat kepada wartawan usai Konferda PDIP, Senin 27 Oktober 2025.
Ia merujuk kalimat becek itu pada masalah BTT Rp500,7 miliar. Dana ini jadi sumber keributan karena dugaan penggunaannya sesuai peruntukan bencana, atau sifatnya penting dan mendesak.
Kedua, terkait dugaan dana siluman yang sedang menggelinding di Kejati NTB. Informasi sebelumnya, sejumlah anggota dewan mengembalikan Rp2 miliar dana siluman tersebut. Bahkan anggota DPRD NTB Abdul Rahim saat pemeriksaan penyidik, mengaitkan dana itu dengan direktif Gubernur NTB.
Karena itu, lanjut Rachmat, menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini, termasuk pemerintahan saat ini. Ia awali dengan membersihkan internal partai dari praktik-praktik kolutif.
Anggota DPR RI ini tak menampik anggapan bahwa saat ini PDIP sebagai partai oposisi di NTB. Namun ia membantah itu.
Ia menegaskan, sikap partai adalah membangun bersama, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang merugikan.
“Kita ini bukan sebagai partai oposisi. Tidak ada itu. Kita bersama-sama membangun daerah dan negara ini. Tapi jika ada yang baik kita dukung, tapi yang jelek kita koreksi,” jelasnya.
Sikap korektif tersebut, kata Rachmat, dasarnya pada masalah yang terjadi di NTB. Khususnya praktik “becek” dalam pengelolaan dana.
“Maka PDIP korektif konstruktif. Itu tidak boleh, buat saya sekian tahun memimpin PDIP, inilah yang saya tanamkan kepada seluruh kader partai kalau ada yang kena itu urusan pribadi,” jelasnya.
Kawal Kasus BTT dan Siluman
Mengenai pengawalan dana pokir oleh kader di lembaga legislatif, Rachmat menuntut transparansi total. Ia menekankan bahwa dana pokir memiliki aturan main yang jelas dan pengerjaannya secara terbuka.
“Kalau pokir itu ada aturannya, berapa dia harus dapat, siapa yang mengerjakannya, transparan. Tidak boleh ada sembunyi-sembunyi. Si ini dapat sekian,” tegasnya.
Rachmat Hidayat juga tidak memberikan toleransi bagi kader yang melanggar. Bahkan tidak segan segan akan memecat kader yang terjerat kasus hukum.
“Kalau ada kader terlibat saya pecat, kalau saya tidak ada cerita. Begitu dia tersangka, saya pecat. Tidak ada tebang pilih. Dari awal saya ngomong, saya menjadi anggota DPR itu sejak orde baru ya, tidak ada ampun. Berarti dia (kader, red) tidak taat aturan partai,” tegas dia.
Rachmat menyatakan bahwa ia selalu melatih kadernya untuk menjunjung tinggi integritas dan memberikan korektif untuk daerah.
“Saya melatih mereka sebagai kader partai supaya tetap korektif, konstruktif, dan objektif serta solutif dalam membangun daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kader PDIP harus menjadi agen perubahan yang murni mengedepankan kepentingan rakyat, bukan materi.
“Kenapa? Supaya mereka menjadi kader sejati yang baik. Jadi jangan tukar dan injak dengan uang, jangan barter dengan materi, tapi barter lah dengan kepentingan rakyat,” ujar anggota DPR RI ini.
Dukungan Penegakan Hukum
Terkait kasus dana siluman DPRD NTB yang kini ditangani aparat penegak hukum, politisi gaek ini menyatakan dukungan penuh. Agar proses hukum tetap berjalan, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Semua dibawa ke mana saja. KPK, Kejagung, itu urusan mereka, dan saya mendukung apa yang dilakukan Najamuddin. Karena apa yang dilakukan Najamuddin adalah pembelajaran kepada kita semua,” jelas dia. (*)
