Anies Sindir Keterbukaan dan Curiga Presiden Tidak Terima Data Lengkap Pengangguran
Mataram (NTBSatu) – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia.
Ia menyoroti suasana pasar yang makin sepi, beban cicilan yang meningkat, serta banyaknya masyarakat yang sibuk mencari informasi lowongan kerja.
Pandangan tersebut ia sampaikan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @aniesbaswedan, pada Jumat, 24 Jumat 2025.
Dalam video itu, Anies menegaskan, kenaikan upah pekerja masih jauh dari cukup untuk menandingi inflasi.
Ia menyebut rata-rata kenaikan upah hanya mencapai 1,8 persen, sedangkan inflasi berada di angka 2,3 persen.
“Rata-rata upah kita naiknya tipis. Presiden bilang inflasi kita ini 2,3 persen. Itu terendah di antara negara-negara G20. Masalahnya, upah kita naiknya cuma 1,8 persen,” tuturnya.
Menurutnya, kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat.
“Jadi, ya masih kalah sama inflasi. Apalagi inflasi malah justru makin tinggi. Jadi, pantas ya kalau banyak yang merasa apa yang ada di berita itu beda dengan apa yang ada di dompet,” kata Anies.
Ia juga menggambarkan kondisi masyarakat yang mulai kesulitan mencari penghasilan.
“Di pasar sepi, cicilan makin berat, grup chat alumni isinya cari info loker (lowongan kerja). Nah, kita nggak usah takutlah lihat kenyataan dengan lengkap,” ucapnya.
Anies mendorong, pemerintah agar bersikap terbuka dalam menyampaikan data pengangguran. Menurutnya, transparansi menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik dan memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan.
“Kalau data dibuka dengan jujur, dengan lengkap, maka publik juga bisa dukung langkah pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja formal yang full time, yang bermartabat. Kemudian, melindungi pekerja informal biar bisa naik kelas dan menyerap anak-anak muda dengan ekosistem usaha yang adil,” urainya.
Pengangguran Tanggung Jawab Pemerintah
Anies menekankan, tanggung jawab utama terhadap persoalan pengangguran ada di tangan pemerintah. Namun, ia menilai publik akan kesulitan memahami arah kebijakan jika data ekonomi tidak lengkap.
“Jadi, ya, tanggung jawab terbesar memang ada di pemerintah. Tetapi, kalau data ditampilkan hanya setengah-setengah, publik juga bingung. Mau dukung ke mana? Atau jangan-jangan Presiden juga tidak diberi data yang lengkap ya?,” tambahnya sambil meletakkan telunjuk di depan bibir.
Dalam kesempatan itu, Anies juga mengomentari pernyataan Presiden yang menyebut angka pengangguran saat ini menjadi yang terendah sejak 1998. Ia menganggap, klaim tersebut bertolak belakang dengan realitas yang masyarakat rasakan.
“Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang angka pengangguran terendah sejak tahun 1998. Tetapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya. Susah cari kerja, lowongan seret, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di mana-mana,” ucap Anies.
Lewat pernyataannya, Anies ingin mengingatkan pemerintah agar jujur menghadapi realitas ekonomi. Menurutnya, keterbukaan data akan membantu Presiden memahami kondisi sebenarnya dan menemukan solusi tepat untuk menekan angka pengangguran. (*)
