Lombok Timur (NTBSatu) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak seluruh pemerintah daerah khususnya di wilayah dengan inflasi tinggi, untuk segera mengambil langkah-langkah pengendalian harga yang efektif.
Peringatan keras ini menyusul lonjakan Indeks Perubahan Harga (IPH) di banyak daerah. Termasuk di Lombok Timur yang mencapai 1,81 persen, pada minggu pertama Oktober 2025.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan kondisi IPH di Lombok Timur. Tiga komoditas utama menjadi pemicu utama lonjakan IPH sebesar 1,81 persen di wilayah ini.
Cabai rawit menyumbang andil terbesar dengan 1,0404 poin. Lalu, beras sebesar 0,6527 poin dan daging ayam ras yang berkontribusi 0,6458 poin.
Kondisi ini menempatkan Lombok Timur sebagai salah satu daerah dengan tekanan harga pangan paling signifikan.
Kenaikan IPH tersebut turut mendorong inflasi di tingkat Provinsi NTB yang mencatatkan inflasi tahunan (y-on-y) sebesar 2,69 persen.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widiasanti melaporkan, secara nasional inflasi pada September 2025 terkendali di angka 2,65 persen (y-on-y).
Namun, ia menyebutkan, sebanyak 18 provinsi masih mengalami kenaikan IPH yang didominasi oleh kenaikan harga cabai merah dan daging ayam ras.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring pada Senin, 6 Oktober 2025 menekankan, kenaikan harga pangan secara nyata menggerus daya beli masyarakat.
“Saya meminta kepada kepala daerah, khususnya yang masuk dalam daftar inflasi tertinggi, agar bekerja lebih keras lagi,” tegas Tomsi Tohir.
Tomsi tidak hanya mendorong intervensi pasar, tetapi juga meminta para kepala daerah untuk mengevaluasi kinerja internal.
Ia menginstruksikan, para gubernur dan bupati/wali kota meninjau kembali efektivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas stabilitas harga dan pasokan pangan.
“Jika ada dinas yang tidak bergerak dan tidak menunjukkan upaya dalam mengendalikan inflasi, sebaiknya segera lakukan evaluasi,” ujarnya. (*)
