Jakarta (NTBSatu) – Politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo alias Sara memutuskan mundur sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.
“Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Gerindra,” kata Sara lewat unggahan di akun Instagram-nya, Rabu, 10 September 2025 malam.
Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu berharap masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugas terakhirnya di DPR.
“Saya berharap masih dapat kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII,” ujarnya.
Sara mengungkap alasannya memutuskan mundur dari DPR. Ia menyebut keputusan ini terkait potongan potongan pernyataannya dalam siniar Antara TV Indonesia, Februari 2025 lalu. Pernyataan itu kemudian viral pertengahan Agustus lalu dan jadi perdebatan.
“Jangan hanya bersandar, karena kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti. Yang di mana kita bersandar kepada si raja dan si ratu dan si priyayi untuk kasih kita kerjaan. No, kita sudah move on dari situ”
“Walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup,” katanya.
“Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” ujar Sara menambahkan.
Sara mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih dan memberikan kepercayaan padanya.
“Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengembang tugas ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, Sara terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024 lalu dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta 3. Ia kemudian duduk di Komisi VII DPR RI. (*)
