Lemahnya Manajemen Risiko TI-Munculnya Gangguan Siber Jadi Tantangan Pengurus Baru Bank NTB Syariah
Mataram (NTBSatu) – Komisi III DPRD NTB membeberkan sejumlah tantangan bagi Pengurus Baru Bank NTB Syariah. Beberapa di antaranya, lemahnya aspek manajemen risiko TI hingga adanya gangguan siber yang menyerang Bank NTB Syariah beberapa waktu lalu.
Catatan ini dikemukakan Komisi III DPRD NTB saat rapat dengan pihak Bank NTB Syariah terkait kondisi terkini Bank NTB Syariah, Jumat, 11 Juli 2025.
Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan telaah terhadap laporan kinerja dan hasil audit internal Bank NTB Syariah per Juni 2025.
Hasilnya, Bank NTB Syariah saat ini berada dalam kondisi sehat. Secara kuantitatif, indikator keuangan menunjukkan kinerja yang baik, bahkan beberapa indikatornya sangat baik.
“Namun secara kualitatif, pada aspek non keuangannya, terdapat kelemahan signifikan pada aspek keamanan sistem. Terutama dalam aspek manajemen resiko Teknologi Digital (TI) dan orientasi bisnis produktifnya,” jelas Sambirang.
Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2024
Secara umum, kinerja keuangan Bank NTB Syariah dalam kondisi sehat. Secara kuantitatif, indikator keuangan menunjukkan kinerja yang baik, bahkan beberapa indikatornya sangat baik.
Dari indikator Capital Adequacy Ratio (CAR) masuk kategori sehat dengan nilai 25,14 persen.
Begitu juga pada indikator Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE), termasuk kategori sehat dengan nilai secara berurutan 1,85 persen dan 12,58 persen.
Selanjutnya, kinerja keuangan Bank NTB Syariah tahun 2024 dari indikator BOPO (Efisiensi Operasional) masuk kategori cukup efisien. Nilainya 78,32 persen. Pada indikator Non Performing Financing (NPF), hasil penilaiannya sangat sehat dengan nilai 1,06 persen.
“Sementara kinerja keuangan dilihat dari Finacing to Deposit Ratio (FDR), penilaiannya masuk kategori sehat dengan nilai 90,22 persen,” ungkap Sambirang.
Pada tahun 2024, Bank NTB Syariah memiliki total aset sebesar Rp16,12 triliun. Mengalami kenaikan Rp1,86 triliun dari total aset tahun sebelumnya sebesar Rp14,26 triliun.
“Sementara dana pihak ketiga sebesar Rp12,52 triliun. Naik dari Rp10,67 triliun pada tahun sebelumnya,” ujarnya.
