Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik – Camat Cakranegara 2008-2013 & Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram 2013-2016
Tanggal 6 Juli 2025, Kota Mataram kembali menjadi lautan. Bukan karena musim hujan yang biasa datang antara Oktober dan April, tapi justru di tengah musim yang oleh BMKG telah dikategorikan sebagai musim kemarau. Hujan yang turun deras, dan tak ayal air menggenangi hampir seluruh penjuru kota, dari Selagalas hingga Sekarbela, dari Turida hingga Babakan, dari Pagutan hingga ke pesisir Ampenan. Kota lumpuh. Warga panik. Dan pemerintah harus bergerak cepat.
Inilah yang belakangan disebut orang dengan istilah “kemarau basah” sebuah anomali cuaca yang menjadi tanda jelas bahwa sistem musim yang selama ini kita kenal sudah tidak lagi bekerja secara stabil. Alam sedang berubah. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah berubah dalam menata kota dan merancang ruang hidup kita?
Di masa lalu, antara bulan Mei hingga September, warga NTB, khususnya petani sudah bisa memprediksi langit akan cerah, matahari terik, dan tanah mengering. Tapi sejak satu dekade terakhir, pola itu tidak lagi pasti. Hujan bisa datang tiba-tiba di bulan Juni. Agustus bisa gerimis setiap sore. Bahkan September pun masih menyimpan badai.
Apa yang terjadi di Mataram pada awal Juli 2025 bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari fenomena besar yang disebut sebagai anomali iklim, atau bahkan gejala dari perubahan iklim global. Dan Kota Mataram, yang secara geografis berada di dataran rendah dan sebagian wilayahnya di bawah permukaan laut, adalah kota yang paling rentan menerima limpahan air dari hujan lokal maupun hujan kiriman dari dataran tinggi sekitar seperti Lingsar, Narmada, dan Gerimak.
Masalah terbesar banjir Mataram bukan hanya soal tingginya curah hujan. Tapi karena daya serap tanah sudah semakin lemah. Kota yang dulunya memiliki banyak lahan terbuka, sawah, dan kebun, kini telah berubah menjadi deretan perumahan, ruko, dan jalanan beton. Daerah tangkapan air hilang, digantikan genteng dan aspal yang menolak air meresap.
Sementara, sistem drainase yang ada tidak cukup menampung derasnya air yang datang bersamaan dari berbagai penjuru. Bahkan hujan deras di Lingsar atau Narmada saja cukup untuk membuat air mengalir hingga ke Pagutan dan Sekarbela, lalu berujung di genangan-genangan yang tak sempat dialirkan ke pantai Ampenan.
Banjir bukan saja soal curah hujan. Fenomena ini bukan hal baru. Banjir besar juga pernah melanda Mataram, di mana pada tahun 2008 terjadi bencana banjir di banyak aliran sungai yang mengakibatkan kerusakan secara sporadis sepanjang aliran sungai” Waktu itu, hampir semua wilayah kota terendam, dan pemerintah kota di bawah kepemimpinan H. Moh. Ruslan bergerak cepat. Saat itu pula muncul gagasan membangun waduk skala menengah di dua lokasi, wilayah timur sekitar Bertais dan wilayah barat sekitar Jempong. Sayangnya, rencana tersebut berhenti sebagai wacana, tertinggal oleh prioritas pembangunan lainnya.
Padahal, keberadaan waduk di kedua wilayah itu bisa menjadi solusi multifungsi, bisa sebagai penampung air saat musim hujan, sebagai sumber air bersih saat musim kemarau, bahkan sebagai ruang hijau dan tempat wisata warga kota.
Kini, kita dihadapkan kembali pada kenyataan, banjir tak kenal kalender, dan kota kita belum siap menghadapinya.
Sebagai ASN yang pernah berkarier cukup lama di Kota Mataram, dengan pengalaman dan pengenalan terhadap siklus banjir di yang pernah terjadi di Kota Mataram, dan juga kapasitas penulis dengan basic keilmuan pernah belajar Tekhnik Bangunan Air di STM Negeri Mataram dan pernah Kuliah di Fakuktas Teknik Univeritas Muhammadiyah Mataram, melalui tulisan ini ikut urun rembuk memberikan tawaran dan saran rancangan solusi berupa enam langkah strategis untuk Mataram bebas banjir.
Karena untuk menjawab tantangan ini, perlu langkah besar dan lintas sektor. Berikut enam langkah strategis yang perlu segera dirancang dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram bersama Pemerintah Provinsi NTB :
Pertama, Membangun waduk perkotaan multifungsi. Waduk atau embung kota di wilayah Bertais dan Jempong harus diwujudkan. Selain untuk mencegah banjir, waduk ini dapat berfungsi sebagai sumber air baku yang diolah menjadi air PDAM dan ruang publik yang hijau dan teduh.
Kedua, Revitalisasi dan normalisasi saluran sungai. Sungai-sungai yang membentang membelah kota harus dibersihkan dari sedimentasi dan sampah. Tinggi tebing harus diperkuat dan sistem kanal tambahan perlu dibangun untuk aliran cepat menuju laut. (Ini sudah sering dilakukan, namun perlu penanganan ulang lebih makssive dan tinggi tebing sungai perlu perhatian khusus)
Ketiga, Zona resapan dan moratorium alih fungsi lahan. Sisa lahan sawah di kota harus ditetapkan sebagai kawasan resapan strategis. Pengendalian Amdal dan izin pembangunan harus lebih ketat, terutama di daerah rawan genangan.
Keempat, Drainase berbasis data curah hujan terkini. Mendesain ulang sistem drainase kota dengan mengacu pada proyeksi curah hujan baru, bukan hanya data historis. Pendekatan ini perlu dukungan data dari BMKG dan kajian akademik.
Kelima, Sistem peringatan dini dan kanal banjir. Pasang sensor curah hujan di perbatasan wilayah, khususnya Lingsar dan Narmada. Informasi ini bisa diolah untuk membuat sistem peringatan dini berbasis SMS atau aplikasi warga. Dan Kanal banjir menjadi saluran air buatan yang dirancang untuk mengendalikan banjir dengan mengalirkan kelebihan air ke tempat lain, waduk perkotaan multifungsi yang juga dibuat untuk mengurangi risiko banjir.
Keenam, Pentingnya pendidikan lingkungan dan partisipasi warga. Warga harus diajak kembali untuk merawat saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan. RT/RW bisa diberdayakan sebagai satuan edukasi lingkungan berbasis komunitas.
Menjalankan enam langkah strategis untuk membebaskan Kota Mataram dari siklus banjir bukanlah pekerjaan ringan. Skalanya besar, lintas sektor, dan memerlukan investasi jangka panjang. Mulai dari pembangunan infrastruktur seperti waduk dan sistem kanal, normalisasi sungai, revitalisasi drainase, hingga penguatan sistem peringatan dini dan edukasi publik, semua itu menuntut ketersediaan anggaran yang tidak kecil.
Pemerintah Kota Mataram tentu tidak bisa menanggung beban ini sendirian. Kebutuhan pendanaan harus dibagi secara proporsional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, dengan dukungan penuh dari kementerian terkait seperti :
- Kementerian PUPR untuk pembangunan waduk, kanal, dan penguatan infrastruktur air.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk program konservasi lahan hijau dan pengendalian dampak lingkungan.
- Kementerian ATR/BPN untuk penataan ulang zona resapan dan pengendalian alih fungsi lahan.
- BNPB dan Kementerian Dalam Negeri untuk penguatan sistem kebencanaan dan kapasitas pemerintah daerah.
- Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk skema pendanaan terintegrasi, baik dalam bentuk DAK tematik, Dana Insentif Daerah (DID), maupun Skema Pembiayaan Hijau (green financing).
Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas PUPR, BPBD, dan Bappeda perlu mengambil peran sebagai penyambung dan orkestrator kebijakan antar daerah, mengingat sebagian besar air yang membanjiri Mataram adalah limpahan dari wilayah-wilayah tetangga seperti Lingsar, Narmada, dan Gerimak. Koordinasi lintas kabupaten/kota harus ditingkatkan, dengan pendekatan wilayah sungai dan lanskap ekologis sebagai dasarnya, bukan sekadar batas administratif.
Membangun Kota Mataram tahan banjir adalah Invetasi masa depan, karena nya kita perlu mengubah cara pandang penanganan banjir bukan beban anggaran, melainkan investasi untuk keberlanjutan dan keselamatan kota. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk mencegah banjir hari ini akan menghemat ratusan juta bahkan miliaran di masa depan, dari biaya pemulihan bencana, kerusakan infrastruktur, kehilangan aset warga, hingga hilangnya produktivitas ekonomi.
Jika benar-benar ingin mewujudkan Mataram sebagai kota modern yang layak huni dan ramah lingkungan, maka pendanaan strategis dan kolaborasi lintas lembaga adalah keniscayaan. Bukan sekadar proyek insidental, tapi rencana jangka panjang berbasis data, komitmen kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat.
Kita menyadari, dalam kondisi seperti ini, biasanya banyak ragam komentar yang menuding dan saling menyalahkan, padahal bukan waktunya saling menyalahkan, karena dalam kondisi darurat seperti ini, yang dibutuhkan bukan saling tuding, tapi kolaborasi dan kepemimpinan yang berpihak pada solusi jangka panjang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, bersama seluruh unsur Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Tagana dan relawan, telah menunjukkan gerak cepat dalam menangani dampak. Dan ke depan semua kita tidak ingin melihat dan merasakan kota terus berulang menjadi danau musiman.
Perlu ada perencanaan tata ruang berbasis iklim masa depan, bukan sekedar tata kota berbasis peta jalan dan alur drainase lama.
Banjir yang melanda kota bukan hanya soal teknis, tapi juga soal moral, apakah kita benar-benar ingin mewariskan kota yang lebih aman, sehat, dan manusiawi bagi anak-anak kita nanti?
Kalau orang tua kita dulu bisa hidup di Mataram tanpa pernah merasakan banjir besar, maka anak cucu kita pun berhak mendapatkan kota yang aman dari genangan, nyaman untuk ditinggali, dan bijak dalam memperlakukan alam.
Langit sudah memberi alarm, kini giliran kita menjawabnya, bukan dengan keluhan, tapi dengan solusi. (*)
