Mataram (NTBSatu) – Bendera One Piece Jolly Roger berkibar gagah di tiang utama Polda NTB saat ribuan massa aksi menduduki halaman markas kepolisian tersebut pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Momen pengibaran bendera bajak laut khas anime itu memicu perhatian luas. Pasalnya, bendara tersebut dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap kesewenangan aparat.
Aksi besar-besaran ini digerakkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB. Ribuan orang dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, buruh hingga pengemudi ojek online, menerobos barikade aparat dan memenuhi halaman Mapolda NTB.
Situasi memanas ketika massa dan aparat terlibat bentrokan fisik sebelum akhirnya tiang bendera Mapolda berhasil mereka kuasai.
Setelah berhasil menduduki halaman Mapolda NTB, ribuan massa melanjutkan pergerakan menuju Gedung DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram.
Pantauan NTBSatu di lokasi, aksi semakin tidak terkendali ketika api melalap sejumlah ruangan komisi, fasilitas penting, hingga ruangan Ketua DPRD NTB.
Asap tebal membubung dari berbagai sudut gedung, sementara aparat kewalahan menahan gelombang demonstran. Tim pemadam kebakaran berjibaku mengendalikan si jago merah yang terus berkobar.
Sebagai informasi, massa aksi yang tergabung dari Aksi Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat 2025 membawa beberapa poin tuntutan. Di antaranya, Tegas Menolak RUU KUHAP yang Akan Melegitimasi Kesewenangan Aparat Untuk Melakukan Represifitas.
Kemudian meminta agar menghentikan segala bentuk represifitas dan intimidasi aparat penegak hukum terhadap massa aksi.
Berikutnya, meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dan menghukum pelaku penabrak pengemudi ojol. Kemudian meminta pihak kepolisian untuk transparan dalam kasus penabrakan Ojol.
Selanjutnya, mendesak agar membebaskan semua aktivis atau massa aksi yang sedang menjadi tahanan di seluruh Indonesia. Lalu mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Terakhir, meminta DPRD NTB untuk segera menindak lanjuti Point Tuntutan Massa Aksi Aliansi Mahasiswa & Rakyat NTB tanggal 25 Agustus 2025. (*)
