Hasil RUPS Bank NTB Syariah: Setujui Jajaran Direksi dan Komisaris, Masalah Pengelolaan Keuangan Jadi Catatan
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan sejumlah pemegang saham Bank NTB Syariah lainnya, menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Auditorium Raudhah, Kantor Bank NTB Syariah, Senin, 30 Juni 2025.
Hadir dalam agenda ini, para pemegang saham di 10 kabupaten dan kota atau yang mewakili. Di antaranya, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini; Bupati Lombok Utara, Nazmul Akhyar; Bupati Lombok Timur, H. Khaerul Warisin; Bupati Sumbawa, H. Syafruddin Jarot; Wakil Bupati Lombok Tengah, Nursiah; serta perwakilan dari sejumlah kepala daerah sebagai pemegang saham.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan, terdapat sejumlah hal menjadi pembahasan dalam RUPS Bank NTB Syariah tersebut. Salah duanya adalah masalah pengelolaan keuangan dan penetapan calon pengurus, yaitu jajaran komisaris dan direksi yang akan dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Para pemegang saham, kata Iqbal, menyetujui hasil RUPS tersebut dengan catatan. Salah satu catatannya adalah terkait masalah pengelolaan keuangan Bank NTB Syariah.
“RUPS sudah selesai dan laporan keuangan sudah disetujui dengan sejumlah catatan yang disampaikan oleh pemegang saham,” kata Iqbal usai menggelar RUPS, Senin, 30 Juni 2025.
Apa saja catatannya?, Iqbal tidak membeberkannya. Pengakuannya, karena lupa. Namun ia memastikan terdapat beberapa catatan penting untuk dilakukan perbaikan ke depan.
“Intinya, ada beberapa catatan penting, saya lupa, penting untuk ke depan dilaksanakan,” ujar Iqbal.
Pemegang Saham Setujui Nama Jajaran Komisaris dan Direksi
Sementara terkait masalah penetapan jajaran komisaris dan direksi, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini mengatakan, seluruh pemegang saham sudah menyetujui sejumlah nama untuk diserahkan ke OJK.
Mengenai siapa saja nama-nama tersebut, lagi-lagi Iqbal tidak membeberkannya. “Sudah penetapan direksi untuk diusulkan ke OJK, semua sudah tadi,” ungkap Iqbal, sembari berjalan memasuki mobilnya meninggalkan awak media.
Di tempat yang sama, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, selaku salah satu pemegang saham pada Bank NTB Syariah juga menyampaikan hal yang sama.
Bahwa seluruh pemegang saham menyetujui hasil RUPS tersebut dengan sejumlah catatan. Salah satunya masalah pengelolaan keuangan.
“Beberapa masalah keuangan yang menjadi catatan adalah yang sudah digunakan sama mereka, itu kita minta pertanggungjawaban. Termasuk adanya indikasi kerugian akibat permasalahan IT beberapa waktu lalu,” jelas H. Iron, sapaan akrab Bupati Lombok Timur.
Selain pengelolaan keuangan, lanjut H. Iron, masalah penetapan jajaran komisaris dan direksi juga menjadi pembahasan. Terkait hal ini, ia berharap ke depannya jajaran pengurus dapat mengelola Bank NTB Syariah lebih baik, efisien, serta tidak memberatkan anggaran secara berlebihan.
“Ini yang sangat kita harapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumbawa, H. Syafruddin Jarot, secara rinci menyampaikan sejumlah catatan hasil RUPS tersebut. Di antaranya, menyetujui laporan keuangan tahun 2024 dengan catatan evaluasi pembenahan GCG (Good Corporate Government) oleh pengurus baru.
Kemudian, evaluasi terhadap kepatuhan termasuk kemungkinan pelanggaran kepatuhan yang berdampak pidana. Memandatkan kepada PSP untuk melakukan audit tujuan tertentu.
“Serta, evaluasi pengurus baru terhadap penyaluran CSR,” terang Jarot. (*)
