Mataram (NTBSatu) – Direktur Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Pangarso Suryotomo mengingatan, ketangguhan bencana harus mulai terbangun dari desa. Sebab masyarakat di desa yang merasakan langsung dampak bencana.
Pangarso menyebutkan, kebutuhan desa saat ini adalah mitigasi. Bentuknya, pemasangan alat peringatan dini bencana di setiap desa, terutama yang berpotensi terjadi bencana gempa dan bumi.
“Pastikan desa desa yang potensi gempa dan tsunami, dapat layanan peringatan dini,” ujar Pangarso saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Lintas Sektor Kebencanaan di NTB, Hotel Prime Park Mataram. Kegiatan tersebut berlangsung Rabu 18 Juni – 19 Juni 2025.
Sebagai gambaran, sistem ini dirancang memberi informasi tepat waktu kepada masyarakat, sehingga memungkinkan warga segera mengambil langkah evakuasi. Unsur unsurnya seperti, pengamatan gejala, analisis data, pengambilan keputusan, penyebarluasan informasi dan tindakan masyarakat.
Tahun 2024, tercatat 53.000 desa masuk kategori rawan bencana gempa dan tsunami. Dengan rincian, 45.973 desa yang rawan terjadinya gempa dan 5.744 desa rawan tsunami.
Peringatan ini sejalan dengan upaya BNPB untuk menyiapkan desa sebagai wilayah tangguh bencana. Seperti menyusun helpdesk untuk seluruh desa di Indonesia yang pengisiannya secara bertahap. Mulai Tanggal 1 April sampai 30 Juli 2025.
Fungsi helpdesk sebagai sarana komunikasi cepat masyarakat, khususnya di desa, manakala terjadi bencana. Gempa, tsunami maupun bencana lainnya.
Peran Forum PRB
Sementara BPBD, Ahmad Yani dalam sambutannya, menekankan juga pentingnya pengurangan risiko bencana berbasis desa. Terlebih, di NTB hampir semua potensi bencana ada. Selain gempa bumi dan tsunami, juga banjir, longsor, gunung merapi, angin puting beliung serta bencana lainnya.
“Maka yang perlu kita tekankan, bagaimana melakukan mitigasi, sebelum, saat dan setelah bencana,” Ahmad Yani. Â
Ia mengapresiasi kerja Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang menunjukkan respons dengan mengedepankan mitigasi dan pencegahan. “Forum ini respons atas kerja kolektif, serta kolaborasi penta helix untuk pengurangan risiko bencana,” ujar Ahmad Yani.Â
Rapat koordinasi berlanjut dengan diskusi selama dua hari. Ketua Forum PRB Rahmat Sabani sebagai moderator. Melibatkan lintas sektor, pemerintah daerah, swasta, BUMD, BUMN, termasuk NGO. Narasumber yang hadir, Dr. Suryani Eka Wijaya, menyampaikan panduan isu kebencanaan dan pembangunan berketahanan iklim dalam RPJMD Provinsi NTB 2025-2029.
Kemudian berlanjut ke materi Sulistiyono dari Forum PRB Provinsi NTB, menyampaikan urgensi integrasi isu kebencanaan dan perubahan iklim dalam perencanaan daerah. (*)
