Mataram (NTBSatu) – Keberadaan tiga kolam besar yang dibangun PT Sumbawa Timur Mining (STM) di kawasan pegunungan Kabupaten Dompu, memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Dugaan bahwa kolam tersebut sebagai tempat pembuangan limbah tailing yang mengandung bahan kimia berbahaya, mengundang sorotan serius DPRD NTB.
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim mengatakan, pihaknya akan segera turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Termasuk keberadaan kolam, serta 30 titik bekas pengeboran sampel eksplorasi.
“Kami tidak bisa tinggal diam. Jika terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan, maka PT STM harus ditindak tegas. Tapi tentu harus ada pembuktian di lapangan terlebih dahulu,” tegasnya kepada NTBSatu, Selasa, 8 April 2025.
Hamdan juga menyebut, aktivitas PT STM tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Serta Kepmen Nomor 1827 K/30/MEM/2018, yang merupakan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2018. Khususnya pada bagian yang mengatur pelaksanaan reklamasi pasca tambang dan pascaoperasi kegiatan usaha pertambangan.
“Kalau itu terjadi, dampaknya bisa sangat buruk terhadap ekosistem dan lingkungan di sekitar lokasi. Karena itu, kami akan menjadwalkan kunjungan lapangan, sekaligus melakukan pengambilan sampel secara acak dari warga untuk mengetahui dampak sosial dan lingkungan yang mereka rasakan,” jelasnya.
Dorong Pembentukan Satgas Tambang
Rencananya, kunjungan tersebut akan berlangsung pada 13-16 April 2025, bersamaan dengan agenda Komisi IV ke PT Amman Mineral. “Kalau ada waktu, kami akan sisipkan kunjungan ke lokasi PT STM,” tambah Hamdan.
Lebih jauh, Hamdan mendorong pemerintah provinsi untuk segera memanggil pihak PT STM guna meminta penjelasan resmi atas dugaan tersebut.
Ia juga menegaskan pentingnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Tambang, sebagai bentuk pengawasan independen dan berkelanjutan terhadap aktivitas pertambangan di NTB.
“Satgas tambang ini penting, dan harus segera terbentuk. Harus melibatkan semua pihak, NGO, masyarakat, pemerintah, dan unsur akademisi. Ini untuk memastikan bahwa investasi tambang tidak merusak lingkungan dan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
